23 Februari 2018 | 10:07

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.  “Menurut saya yang 100% itu menjadi menakutkan. Karena yang 100% hanya karena kelalaian, tidak sengaja dendanya besar sekali.

23 Februari 2018 | 09:08

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak. “Iya, pengaruhnya signifikan, namun harus ada infrastruktur, analisis sistem dan kompetensi petugas yang memadai,” katanya saat dihubungi KONTAN, Kamis (22/2).

21 Februari 2018 | 15:46

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diumumkan 2016 lalu, pemerintah telah memangkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE (Dana Investasi Real Estate). Namun demikian, saat ini kebijakan tersebut malah menjadi ketidakpastian baru di lapangan. Deputi Bidang Koordinasi

20 Februari 2018 | 15:34

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam lanjutan sidang uji materi atau judicial review Undang-Undang (UU) No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.   Ada tiga ahli yang dihadirkan pemerintah dan semuanya sepakat bahwa beleid ini konstitusional dan memang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara.   Chatib Basri, pengamat ekonomi yang

20 Februari 2018 | 09:16

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menurunkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset Dana Investasi Real Estate (DIRE) lewat paket kebijakan ekonomi jilid XI yang diumumkan 2016 lalu.   Dalam kebijakan tersebut, pemerintah telah memangkas BPHTB dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi


Penerimaan Perpajakan

TahunPPN & PPh (milyar)Pertumbuhan PPN & PPH (%)
20151026018.957.40%
2014955362.57.20%
2013891156.311.03%
2012802654.213.22%
201170892220.64%
201058765015.07%
2009510682-4.93%
2008537145.136.69%
2007392957.718.41%
200633186919.88%
200527683724.65%

Kurs

Berlaku 19 sd 25 Juli 2017
CurrencyRp
USD13,354.00
AUD10,333.51
EUR15,277.93
GBP-
SGD-