21 Juni 2017 | 10:47

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menjalankan strategi ekstensifikasi pajak untuk mengejar kenaikan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan. Dengan strategi tersebut diharapkan rasio pajak atau tax ratio dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang ditargetkan sebesar 11% terhadap PDB akan tercapai. Rasio pajak itu naik dari

14 Juni 2017 | 08:48

JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan digital raksasa Google Asia Pasific Pte Ltd terkait dengan kewajiban membayar pajak di Indonesia. Menurut dia, Google mau membayar pajak atas penghasilannya yang didapat dari Indonesia. dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2016. Namun ia enggan menyebutkan betapa angka pajak yang dibayar

13 Juni 2017 | 13:28

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menyatakan, jika membandingkan penerimaan pajak Mei 2016 dengan penerimaan Mei 2017, pertumbuhannya mencapai 14,54% (yoy). Namun jika tidak memasukkan penerimaan dana tebusan program amnesti pajak, penerimaan pajak hanya tumbuh 8,22%. “Melihat kinerja sampai Mei, realisasi penerimaan hanya mencapai 84% dari target sebelum revisi atau menjadi 87% setelah

12 Juni 2017 | 15:07

Akses Keuangan – Kemenkeu Akui Bisa Mendeteksi Semua Akun Milik Nasabah yang Sama Penerimaan Berpotensi Naik 1% Pemerintah perlu menutup celah kelemahan dari aturan akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak, terutama pemecahan saldo oleh sejumlah nasabah agar terhindar dari pengawasn DJP. JAKARTA – Aturan pemerintah mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak dinilai dapat mendorong

9 Juni 2017 | 11:30

Waktu penerbitan aturan batasan dana di bank yang wajib dilaporkan ke pajak, dinilai tidak tepat saat ini. Sebab, bersamaan dengan kenaikan harga barang-barang dan tarif listrik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bertindak sigap dengan merevisi naik batasan dana rekening bank yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak menjadi Rp 1 miliar. Langkah ini dipandang untuk meredam


Penerimaan Perpajakan

TahunPPN & PPh (milyar)Pertumbuhan PPN & PPH (%)
20151026018.957.40%
2014955362.57.20%
2013891156.311.03%
2012802654.213.22%
201170892220.64%
201058765015.07%
2009510682-4.93%
2008537145.136.69%
2007392957.718.41%
200633186919.88%
200527683724.65%
2004222087.215.92%
2003191593.514.71%
2002167026.510.96%
200115053363.08%
200092304.8-12.77%
199910581626.35%
199883747.540.55%
199759587.125.68%
199647413.319.94%
199539531.411.96%
199435308.923.02%
199328702.423.41%
199223258.623.24%
199118872.915.30%
199016369.239.42%
198911740.933.42%
19888799.731.29%
19876702.519.94%
19865588.331.13%
19854261.746.15%
19842915.94.75%
19832783.816.83%
19822382.825.12%
19811904.420.80%
19801576.5

Kurs

Berlaku 15 sd 21 Maret 2017
CurrencyRp
USD13,365.00
AUD10,085.35
EUR14,181.92
GBP16,272.98
SGD9,447.09