25 April 2017 | 10:52

jpnn.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak hanya mampu menambah 52.757 wajib pajak (WP) sampai akhir program tax amnesty. Padahal, tax amnesty diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Selain itu, Ditjen Pajak juga berharap peningkatan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak dan pelaporan harta tambahan dalam SPT tahun ini. Dengan demikian, basis pemajakan juga meningkat. Tahun

21 April 2017 | 17:38

MedanBisnis – Jakarta. Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dinilai akan kesulitan dalam merealisasikan target tax ratio atau rasio Pajak di 2019 yang sebesar 16%. Saat ini, rasio Pajak di Indonesia berada dikisaran 10-11%. Sulitnya pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak di Indonesia dikarenakan tambahan wajib pajak (WP) baru dari program tax amnesty masih terbilang

21 April 2017 | 17:16

Jakarta – Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dinilai akan kesulitan dalam merealisasikan target tax ratio atau rasio pajak di 2019 yang sebesar 16%. Saat ini, rasio pajak di Indonesia berada dikisaran 10-11%. Sulitnya pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak di Indonesia dikarenakan tambahan wajib pajak (WP) baru dari program tax amnesty masih terbilang kecil.

21 April 2017 | 17:01

Jakarta – Dunia boleh saja memuji program pengampunan pajak alias tax amnesty yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Akan tetapi, pemerintah juga seharusnya sadar kalau hasil yang diperoleh di bawah target. Coba lihat hasil saat pendaftaran tax amnesty ditutup pada 31 Maret 2017. Realisasi penerimaan amnesti pajak sesuai SSP mencapai Rp 134,99 triliun, dengan uang tebusan sebesar

21 April 2017 | 16:55

Metrotvnews.com, Belitung: Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) memang tak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun ini. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) giat mendiskusikan poin-poin revisi dalam payung hukum pajak tersebut. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan, dalam berdiskusi Kemenkeu, juga mengatakan dengan beberapa adviser atau penasihat. “Masih didiskusikan di internal


Penerimaan Perpajakan

TahunPPN & PPh (milyar)Pertumbuhan PPN & PPH (%)
20151026018.957.40%
2014955362.57.20%
2013891156.311.03%
2012802654.213.22%
201170892220.64%
201058765015.07%
2009510682-4.93%
2008537145.136.69%
2007392957.718.41%
200633186919.88%
200527683724.65%
2004222087.215.92%
2003191593.514.71%
2002167026.510.96%
200115053363.08%
200092304.8-12.77%
199910581626.35%
199883747.540.55%
199759587.125.68%
199647413.319.94%
199539531.411.96%
199435308.923.02%
199328702.423.41%
199223258.623.24%
199118872.915.30%
199016369.239.42%
198911740.933.42%
19888799.731.29%
19876702.519.94%
19865588.331.13%
19854261.746.15%
19842915.94.75%
19832783.816.83%
19822382.825.12%
19811904.420.80%
19801576.5

Kurs

Berlaku 15 sd 21 Maret 2017
CurrencyRp
USD13,365.00
AUD10,085.35
EUR14,181.92
GBP16,272.98
SGD9,447.09