Bisakah Indonesia ‘keruk pajak’ Rp600 triliun dari WNI di Singapura?

Pertemuan tertutup Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Urusan Hukum dan Keuangan Singapura, Indranee Rajah, Rabu (12/07), menjadi babak baru pertukaran data nasabah antara kedua negara.

Indonesia, menurut Sri Mulyani, ‘dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengeruk pajak dari sekitar Rp600 triliun dana nasabah WNI disimpan di Singapura’.

“Singapura telah menyampaikan bahwa Indonesia termasuk negara yang eligibleatau included di dalam MCAA mereka. Artinya perjanjian AEoI sudah otomatis bisa dijalankan sesuai timeline,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/07).

MCAA adalah kesepakatan multilateral tentang pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) melalui skema standar pelaporan bersama (CRS). Kesepakatan itu dikelola Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Indonesia meneken kesepakatan itu awal Juni 2015 di Paris, Prancis. Sementara itu, Singapura menandatangani dokumen tersebut akhir Juni lalu.

“Sebagai pusat bisnis dan keuangan, kami mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kami berkomitmen menjalankan standar kerja sama pajak internasional secara serius,” ujar Menteri Keuangan Singapura Heng Swee Keat kala itu.

Niat Singapura itu berkaitan dengan standar internasional mengenai kasus penghindaran pajak. Isu itu merupakan satu dari sekian rekomendasi yang dihasilkan pertemuan G20, awal Juli lalu.

Kapan pertukaran informasi dilakukan?

Hingga 29 Juni lalu, 93 negara telah meneken MCAA. Merujuk data OECD, terdapat dua periode waktu pertukaran informasi nasabah perbankan antarnegara tersebut.

Indonesia dan Singapura tercatat akan efektif menjalankan pertukaran data itu pada September 2018. Kedua negara itu tak termasuk 53 negara yang akan lebih dulu saling bertukar informasi pada September 2017.

Titik terang pertukaran data nasabah antara Indonesia dan Singapura muncul secara verbal ketika Sri Mulyani dan delegasi Singapura bertemu di KTT G20 di Jerman, awal Juli lalu.

“Mereka secara khusus meminta bertemu dan menjelaskan bahwa mereka mengikuti standar internasional itu, bahkan siap untuk menerima Indonesia,” tutur Sri tentang pertemuan di G20 itu.

Sumber: BCC, 13 Juli 2017

Artikel Terkait

Terpopuler