KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan aplikasi yang menyediakan e-faktur versi 2.0 yang bisa diunduh masyarakat. Hal ini menjadi viral di sosial media lantaran tidak dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan, informasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
“Informasi resmi terkait aplikasi e-faktur versi 2.0 dapat diperoleh di website DJP di www.pajak.go.id,” jelas Hestu dalam keterangan resminya.
Diinformasikan bahwa faktur pajak sederhana, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak secara eceran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2012 (contoh: struk yang dibuat oleh supermarket) masih diperkenankan dibuat sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-58/PJ/2010 tentang Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran. Faktur pajak sederhana sebagaimana dimaksud dibuat tidak dengan aplikasi e-faktur.
Nah, aplikasi e-faktur digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak selain eceran.
“Mulai 1 Oktober 2017, aplikasi e-faktur dilakukan penyempurnaan dengan versi 2.0, hal ini dilakukan sesuai kebutuhan pengusaha dan kebutuhan DJP,” paparnya.
Dijelaskan lebih jauh, fitur penyempurnaan dari aplikasi e-faktur versi 2.0 antara lain Pengusaha Kena Pajak diimbau untuk memasukkan NIK atau nomor paspor pembeli yang tidak memiliki NPWP.
Namun, imbauan untuk memasukkan NIK atau Pasport Pembeli yang tidak memiliki NPWP bersifat opsional atau pilihan dan dimaksudkan untuk melindungi Pengusaha Kena Pajak Penjual maupun pihak pembeli atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh pembeli dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual.
Sumber: Kontan.co.id, 02 Oktober 2017