Fiskal.co.id | 6 Oktober 2014.
Ditengah defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2014 sebesar 2,5 persen terhadap PDB atau Rp 251,7 triliun atau lebih tinggi dari target defisit dalam APBN yang ditetapkan 1,69 persen terhadap PDB atau Rp 175,4 triliun. Semua ini ternyata tak lepas dari banyaknya para pengemplang pajak ada di negeri ini.
Para pengemplang pajak ini merugikan negara hampir triliunan rupiah pertahunya. Lebih buruknya lagi, para pengemplang pajak ini membawa lari uang mereka kenegara lain. Setiap tahunnya ada sekitar Rp 180 triliun uang milik para pengemplang pajak yang dibawa lari ke negara lain.
Hal ini diungkapkan oleh Executive Director Center For Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo. “Harusnya mereka bayar pajak tapi tidak bayar, harusnya mereka bayar 10 tapi hanya bayar satu saja dan sisa uangnya dilarikan ke luar negeri,” geram Yustinus, dalam diskusi bertajuk “Penerimaan Pajak” Menuju Zero Defisit APBN, di Jakarta, Jumat (3/10/4).
Yustinus juga menambahkan, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa uang pajak mereka benar-benar masuk ke negara dan tidak dikorupsi oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
Masyarakat harus tau bahwa uang pajak mereka di gunakan untuk memembangun fasilitas publik, infrastruktur, belanja yang baik, dan membiayai aparat yang bersih.
Jika masyarakat telah tau secara kelas kemana arah uang pajak mereka, kedepannya dipastikan masyarakat akan mudah memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak tanpa harus di kejar-kejar.
Selain itu mereka juga akan menjadi lebih kritis terhadap para pengemplang pajak yang tak tersentuh hukum.
Agar semua itu tercapai, Yustinus juga menyarankan untuk memperkuat kelembagaan di Direktorat Jendral Pajak. “Mudah-mudahan dengan pajak kita ini bisa mendirikan alat pergerakan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran,” pungkas Yustinus. *** kinaya (neofosnews)