Polisi Akan Tilang Pengendara Tidak Bayar Pajak dan Sahkan STNK, Ini Dasar Hukumnya

WARTAKOTA, PALMERAH– Polisi Lalu Lintas (Polantas) akan melakukan penindakan atau memberikan bukti pelanggaran (tilang) kepada pengendara yang telat membayar pajak dan STNK-nya tidak disahkan.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengesahan pajak dilakukan dalam waktu bersamaan, yakni setahun sekali.

Informasi yang diperoleh Wartakotalive.com dari akun resmi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, @TMCPoldaMetro menyebutkan, polisi bisa menilang pengendara yang pajak kendaraannya mati.

Pajak mati itu bisa dikarenakan tidak membayar pajak dalam jangka waktu lama (bertahun-tahun) atau terlambat membayar pajak, meski hanya beberapa hari.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes  Risyahpudin Nursyin melalui Ka Subbag Tekinfo TMC Polda Metro Jaya, Kompol Purwono Takasihaeng, mengatakan,  pengendara harus bisa menunjukan STNK yang sah ketika berkendara.

Pengesahan yang dimaksud adalah ketika membayar pajak setiap satu tahun sekali.

“Dalam satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polri. Silakan lihat di STNK masing-masing, ada 4 (empat) kotak yang harus distempel setiap tahun.” ujarnya beberapa waktu lalu.

Undang Undang Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2009, di antaranya pada Pasal 288 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).”

Ditambah lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, “STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.”

Dan ayat (3) yang berbunyi, “STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”

“Mengacu pada aturan tersebut, STNK dinyatakan belum sah jika pajaknya belum dibayarkan dan Petugas Polri dapat melakukan penindakan. Saran saya, sebagai Warga yang baik, patuhi peraturan lalu lintas dan taat membayar pajak,” ujar Purwono.

Sumber: Tribunnews.com, 16 Januari 2017

Artikel Terkait

Terpopuler

More in BERITAX
DPR Imbau Pengusaha Memanfaatkan Program “Tax Amnesty” Sebaik-baiknya
Sukses Ballon d’Or Diganggu Isu Pajak, Ronaldo Kesal
TOP REVIEW: Kecewanya Sri Mulyani dengan OTT Pajak
Close