Category : BERITAX

Pajak jelaskan soal e-faktur yang viral di sosmed

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan aplikasi yang menyediakan e-faktur versi 2.0 yang bisa diunduh masyarakat. Hal ini menjadi viral di sosial media lantaran tidak dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan, informasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. “Informasi resmi

Pemerintah Siapkan Peraturan Baru Pajak Freeport Terkait Rencana Divestasi Saham

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Pemerintah tengah menyiapkan aturan pajak berbadan hukum Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan stabilitas investasi, hususnya untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Pembuatan PP Stabilitas Investasi ini berkaitan dengan negosiasi antara pemerintah dengan Freeport berkenaan dengan perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Mengenai aturan itu, KONTAN berhasil mendapatkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sudah

Ini 3 Kesepakatan Besar Jonan, Sri Mulyani, dan Bos Besar Freeport

Jakarta – Pemerintah Indonesia diwakili Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan kesepakatannya terkait hasil negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, yang diwakili langsung oleh CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson. Dalam pengumuman tersebut, dipaparkan tiga kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Freeport. Berikut kesepakatannya: 1. Freeport Indonesia sepakat untuk

Jokowi Sahkan Perpres Roadmap e-Commerce

Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Roadmap e-Commerce akhirnya resmi diundangkan setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo. “Alhamdulillah sudah diundangkan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sembari menunjukkan salinan Perpres dengan Nomor 74 Tahun 2017 itu kepada detikINET, Rabu (9/8/2017). Perpres ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden RI

Demi Anggaran, Sri Mulyani Tak Bisa Setop Utang

Jakarta, CNN Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah tak bisa menghentikan penggunaan utang dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja negara dengan penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Pasalnya, dari sisi penerimaan negara, pemerintah tak bisa memaksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk jor-joran dalam


Terpopuler