Category : CITAX

Kemkeu cari cara pajaki barang digital

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang digital (digital goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri via transmisi elektronik. Pengenaan bea masuk ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk industri yang mengimpor barang digital ke Indonesia. Untuk itu pemerintah akan mempelajari sejumlah skema yang diterapkan oleh negara lain, terkait kebijakan bea masuk untuk

Beli Produk Digital dari Luar Negeri Bakal Kena Pajak

JAKARTA – Awal tahun depan masyarakat yang biasa membeli produk dalam bentuk digital harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam. Pemerintah akan mengenakan bea masuk bagi barang tak berwujud atau intangible goods yang dibeli dari luar negeri. Terkait rencana tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menggodok aturan penerapan bea masuk barang tak berwujud seperti software, ebook, film, hingga musik yang

Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar Pajak

Jakarta – Kepemilikan barang mewah seperti jam tangan Richard Mille yang digunakan Setya Novanto tak bisa lagi sembarangan. Jam bernilai lebih dari Rp 1 miliar tersebut, bisa jadi incaran petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menyarankan agar masyarakat lebih seksama. Misalnya barang tersebut dibeli di dalam

Ini keuntungan di balik aturan baru Menteri Sri Mulyani soal cukai rokok

Merdeka.com – Kementerian Keuangan telah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok 2018 di kisaran 10 persen. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang. Di dalam PMK tersebut, pemerintah secara resmi juga telah mengatur suatu kebijakan berupa roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai hasil

Target Pajak di Tangan Robert

DILANTIK menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di akhir tahun jelas menjadi berkat tersendiri bagi Robert Pakpahan. Pasalnya, Robert terhindar dari “tudingan” kegagalan mengumpulkan penerimaan pajak di tahun ini. Soalnya, praktis di tahun ini Robert hanya bertugas kurang dari 30 hari kerja. Jelas tak masuk akal kalau kegagalan penerimaan pajak tahun ini diletakkan di pundak Robert. Nah,


Terpopuler