Category : OPINI

Refleksi “3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” Bidang Perpajakan “Merawat Kepercayaan, Menuntaskan Perbaikan”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Refleksi “3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” Bidang Perpajakan “Merawat Kepercayaan, Menuntaskan Perbaikan” Hari ini, 20 Oktober 2017, genap 3 tahun Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengemban amanat pemerintahan. Sektor perpajakan menjadi salah satu sektor penting karena kontribusinya terhadap APBN dan penentu keberhasilan pencapaian target-target pembangunan, termasuk sebagai instrumen kebijakan

Press Release CITA “Dampak Regulasi Pajak Daerah dan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Stabilitas Bisnis dan Investasi di Sektor Pertambangan”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Press Release Diskusi Publik “Dampak Regulasi Pajak Daerah dan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Stabilitas Bisnis dan Investasi di Sektor Pertambangan” Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 diberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengurangi kesenjangan antara Pusat dan Daerah, termasuk soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam perjalanannya, capaian

Komentar Pers: Pemajakan e Commerce

Center for Indonesia Taxation Analysis Komentar Pers “Pemajakan e Commerce” Terkait rencana pengaturan pajak atas e commerce, kami berpandangan sebagai berikut: Prinsip perpajakan jelas bersandar pada asas kepastian (certainty) dan keadilan (equity). Siapapun yang mampu harus membayar pajak, dan pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang atau aturan. E commerceadalah fenomena cukup baru dan semakin penting dalam

Siaran Pers CITA “PP No. 36/2017: Ikhtiar Menjamin Kepastian dan Memenuhi Rasa Keadilan?”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers “PP No. 36/2017: Ikhtiar Menjamin Kepastian dan Memenuhi Rasa Keadilan?” Setelah dinanti-nanti, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Meski agak terlambat dan terbit cukup lama dari berakhirnya Program Pengampunan Pajak,

“Pajak Buku” dan Pemerintah yang Zolim?

“Prinsipnya keadilan layak diperjuangkan. Kebijakan pajak di sektor perbukuan – hulu ke hilir – perlu ditata ulang. Termasuk perlakuan tak adil terhadap toko buku yang berdedikasi namun berdarah-darah untuk sekedar survive, dengan importir ajaib yang bisa bikin bazaar buku supermurah.”   “Pajak Buku” dan Pemerintah yang Zolim? Yustinus Prastowo Saya mendapat kiriman tautan status seorang


Terpopuler