Category : OPINI

Komentar Pers: Pemajakan e Commerce

Center for Indonesia Taxation Analysis Komentar Pers “Pemajakan e Commerce” Terkait rencana pengaturan pajak atas e commerce, kami berpandangan sebagai berikut: Prinsip perpajakan jelas bersandar pada asas kepastian (certainty) dan keadilan (equity). Siapapun yang mampu harus membayar pajak, dan pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang atau aturan. E commerceadalah fenomena cukup baru dan semakin penting dalam

Siaran Pers CITA “PP No. 36/2017: Ikhtiar Menjamin Kepastian dan Memenuhi Rasa Keadilan?”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers “PP No. 36/2017: Ikhtiar Menjamin Kepastian dan Memenuhi Rasa Keadilan?” Setelah dinanti-nanti, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Meski agak terlambat dan terbit cukup lama dari berakhirnya Program Pengampunan Pajak,

“Pajak Buku” dan Pemerintah yang Zolim?

“Prinsipnya keadilan layak diperjuangkan. Kebijakan pajak di sektor perbukuan – hulu ke hilir – perlu ditata ulang. Termasuk perlakuan tak adil terhadap toko buku yang berdedikasi namun berdarah-darah untuk sekedar survive, dengan importir ajaib yang bisa bikin bazaar buku supermurah.”   “Pajak Buku” dan Pemerintah yang Zolim? Yustinus Prastowo Saya mendapat kiriman tautan status seorang

Mengkaji Kepastian Hukum dalam Ketentuan Pidana Perpajakan

Mengkaji Kepastian Hukum dalam Ketentuan Pidana Perpajakan Oleh: Priawan Wibisono (Pegawai Tugas Belajar Politeknik Keuangan Negara ‘STAN’)        Sesuai dengan pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak memiliki sifat memaksa. Konsekuensi logis dari sifat tersebut, yaitu adanya bentuk pemaksaan dalam ketentuan perundang-undangan agar Wajib Pajak

Analisis: Perlu Kepastian Negosiasi

Perlu Kepastian Negosiasi oleh Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif CITA) Dari pertemuan Freeport dengan pemerintah pada Selasa kemarin, saya melihat poin-poinnya sudah oke . Misalnya, divestasi 51% yang sesuai dengan amanat Undang-undang. Tapi, belum dibahas secara detail mengenai poin tersebut. Soal skema divestasi belum rinci, apakah sekaligus, apakah Initial Public Offering (IPO), value-nya juga belum jelas.


Terpopuler