Belum Semua Dana Repatriasi Rp 145 Triliun Masuk Bank Penampung

Total komitmen dana repatriasi di Bank Mandiri Rp 26 triliun, namun yang sudah masuk Rp 19 triliunan. “Kami tunggu mungkin akhir Maret ini sisanya akan masuk,” kata Kartika.

Komitmen dana repatriasi dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) belum sepenuhnya masuk ke bank penampung di dalam negeri. Perbankan masih menunggu realisasinya hingga program amnesti berakhir pada 31 Maret mendatang.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini total dana repatriasi yang telah masuk ke Bank Mandiri Rp 19 triliun dari total komitmen sebesar Rp 26 triliun. Jadi, dia masih menunggu sisa realisasi sebesar Rp 7 triliun.

“Kami tunggu mungkin akhir Maret ini sisanya akan masuk,” kata Kartika di Jakarta, Kamis (9/3).

Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), total komitmen dana repatriasi hingga saat ini tercatat Rp 145 triliun. Adapun, pada Januari lalu, Ditjen Pajak menyebut ada Rp 29 triliun dana repatriasi yang belum masuk.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama sempat mengatakan, pihaknya akan mengecek ke bank yang menjadi gateway alias pintu gerbang masuknya dana repatriasi tersebut mengenai kekurangan dana repatriasi.

“Atas data ini kami akan kembali meminta klarifikasi ke masing-masing bank gateway untuk memastikan kebenarannya,” ujarnya awal Januari lalu.

Menurut Yoga, selisih Rp 29 triliun yang ditemukan Ditjen Pajak bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan perlakuan atas dana yang masuk ke Indonesia antara 1 Januari–30 Juni 2016. Sebab, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/2016, dana yang masuk pada periode tersebut bisa diperlakukan sebagai repatriasi ataupun deklarasi (pengungkapan) dalam negeri.

“Itu sesuai pilihan wajib pajak mau repatriasi atau deklarasi dalam negeri,” kata Yoga. Karena itu, dana yang masuk pada periode tersebut tidak wajib dimasukkan dalam rekening khusus pada bank gateway.

Kedua, wajib pajak membatalkan komitmen repatriasi karena kesulitan membawa masuk dananya ke dalam negeri. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pernah mengatakan, pembatalan repatriasi memang mudah dilakukan. Peserta tax amnesty hanya perlu menyesuaikan tarif tebusannya dari semula menggunakan tarif tebusan repatriasi menjadi deklarasi luar negeri yang tarifnya lebih mahal.

Prastowo menyebut ada beberapa penyebab wajib pajak enggan merepatriasi harta dari luar negeri. Pertama, volatilitas nilai tukar rupiah. Kedua, adanya pembatasan transaksi dengan valuta asing (valas). Ketiga, situasi politik yang menegang akhir-akhir ini.

Adapun, mayoritas dana repatriasi yang telah masuk masih mengendap dalam produk deposito. Padahal pemerintah berharap dana tersebut bisa diinvestasikan ke instrumen investasi di pasar keuangan maupun di sektor riil.

Meski begitu, menurut Kartika, sudah mulai ada perpindahan ke produk investasi di pasar modal. Sesuai peraturan, pemilik dana repatriasi memang wajib menginvestasikan dananya di dalam negeri selama kurun waktu tiga tahun.

Sumber: Katadata.co.id,

Artikel Terkait

Terpopuler