Catat! Bisnis Digital Butuh Kepastian Pajak

JAKARTA – Otoritas pajak dinilai belum memberikan kepastian kepada pelaku bisnis digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia terkait ketentuan perpajakan.

Berdasarkan survei Alpha-Beta, sebuah lembaga konsultan yang berbasis di Singapura dan Sidney, seluruh aspek perpajakan mendapat penilaian negatif bagi pelaku bisnis digital. Kelima aspek tersebut ialah perlakuan otoritas pajak yang inkonsisten atau tidak dapat diprediksi, tidak adanya perlakuan khusus, kompleksitas aturan pajak yang berlebihan, tarif pajak korporasi yang tinggi, serta otoritas pajak yang agresif. “Ini berbeda dengan Singapura yang sama sekali tidak ada isu,” ujar Direktur The Economist Corporate Network (ECN) Rob Koepp, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2017.

Kondisi itulah, kata Rob, yang menjadi alasan banyak pelaku bisnis digital yang menempatkan kantor pusatnya di Singapura. Rob menyebut pendekatan pajak mendapat 83% responden atau peringkat ketiga di bawah sumber daya manusia yang memiliki keahlian digital (93%) dan iklim investasi (88%) ketika memutuskan berinvestasi. Padahal, lanjut Rob, aliran investasi asing ke ASEAN, termasuk Indonesia, terus meningkat. Dalam hal ini bisnis digital menawarkan akses pasar yang luas, termasuk mancanegara dan bisa mendorong perekonomian. Bahkan, bisnis digital diprediksi akan menjadi masa depan ekonomi.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin ASEAN dalam dunia digital di masa depan,” kata dia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, Pemerintah Indonesia, seperti banyak negara lainnya, memang gagap dalam menghadapi perkembangan digital. Dalam hal ini, kata Yustinus, Indonesia cenderung mengikuti aturan global yang disepakati oleh OECD (Economic Cooperation and Development).

“Misalnya, pajak Google. Pemerintah memang dilema dalam memajaki Google karena regulasinya tidak sesuai,” kata Yustinus. Selain itu, Yustinus juga menyoroti lemahnya koordinasi di level internal pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal pajak digital.

(kmj)

Sumber: Okezone, 4 Agustus 2017

Artikel Terkait

Terpopuler