Direktur CITA Mendorong Dirjen Pajak Usut Temuan Paradise Papers

TEMPO.COJakarta – Dilansir dari International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) sebanyak 13,4 juta dokumen yang mengungkapkan sistem keuangan perusahaan cangkang offshore yang dikenal menghindari pajak, bocor.

Selain itu, dalam dokumen tersebut diungkapkan hubungan antara Rusia dengan sekretaris perdagangan Presiden AS Donald Trump, transaksi rahasia penggalangan dana untuk Perdana Menteri Kanada Justrin Tredeau, sampai adanya pinjaman rahasia dan aliansi yang digunakan oleh Glencore Multinasional yang terdaftar di London. Dalam upayanya, ia berusaha mendapatkan hak penambangan yang menguntungkan di Republik Demokratik Kongo.

Dalam informasi yang diungkap lewat Paradise Papers tersebut, terdapat banyak informasi penting mengenai perjanjian-perjanjian rahasia, termasuk skema untuk menghindari pajak lewat berbagai bantuan para intermediaries seperti konsultan pajak dan akuntan publik serta pengacara.

Menurut Yustinus, pengungkapan dokumen Paradise Papers ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menindaklanjuti data dan informasi tersebut. Apalagi, sebelumnya pemanfaatan Panama Papers tidak bisa maksimal karena berbarengan dengan kebijakkan tax amnesty pemerintah. Karena itu, dengan adanya Paradise Papers ini, pihaknya juga meminta komitmen kuat dan dukungan politik dari pemerintah serta peran aktif masyarakat terhadap upaya pengungkapan aktivitas penyimpangan dan penghindaran pajak.

Kemudian, Yustinus mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak melakukan profiling dan analisis terhadap para wajib pajak yang namanya tersangkut dalam Paradise Papers. Jika ditemukan bukti tindakan penggelapan pajak, ia berharap pemerintah dan penegak hukum segera melakukan tindakan.

“Tindakan penggelapan pajak yang terbukti dengan sengaja dilakukan adalah tindak pidana yang harus dihukum dan didenda setinggi-tingginya,” katanya.

Yustinus juga mendorong pemerintah untuk melakukan pewajiban tax clearence (sertifikat patuh pajak) dan tax disclosure (pengungkapan pemenuhan kewajiban pajak) bagi seluruh pejabat publik dan penyelenggara. Hal ini supaya para penyelenggara negara dan pejabat publik menjadi teladan dalam melakukan pemenuhan pajak.

Sumber: TEMPO.CO, 7 November 2017

Artikel Terkait

Terpopuler