Jelang Tenggat Peminat Amnesti Berlipat

FacebookTwitterWhatsAppLineGoogle+

Metrotvnews.com, Jakarta: Tiga pekan menjelang tamatnya program amnesti pajak, para wajib pajak kian intens menyambangi kantor-kantor pajak.

“Karakter wajib pajak kita memang seperti itu. Dari pelaksanaan tiga periode tax amnesty, di akhir bulan pasti ada lonjakan,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Media Indonesia, Senin 6 Maret 2017.

Menurutnya, sejak awal Maret ini, wajib pajak yang ke kantor pelayanan pajak (KPP) meningkat hampir dua kali lipat dari dua bulan sebelumnya. Ia mengklaim mereka mencapai 4.000-5.000 orang per hari.

Ia optimistis peningkatan animo itu akan memengaruhi jumlah tebusan dan deklarasi harta. Dari data Ditjen Pajak (DJP), penerimaan amnesti pajak per kemarin Rp113 triliun.

Sementara itu, repatriasi menjadi Rp145 triliun, naik dari Rp141 triliun pada Desember 2016. Penerimaan perpajakan Januari-Februari 2017 tumbuh secara bruto dari periode serupa di 2016.

“Pertumbuhannya mencapai 11 persen,” ucap Hestu. Tahun ini, penerimaan perpajakan ditarget Rp1.498 triliun.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menilai determinan dari penerimaan pajak tahun ini ada pada amnesti pajak. Oleh sebab itu, DJP harus bisa memanfaatkan data terhimpun.

Menurutnya, setelah tuntasnya program, pemerintah perlu langsung menegakkan hukum. Umpama, dengan memanfaatkan data wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak, atau ikut tapi belum jujur.

“April, (penegakan) sudah harus jalan, tidak bisa diundur,” tegasnya.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan berpendapat, beda halnya dengan akhir 2016, dana amnesti pajak yang masuk di periode ketiga ini tidak terlalu berpengaruh pada likuiditas bank.

Akan lebih baik, ujarnya, jika perbankan menciptakan produk investasi yang bisa menarik repatriasi yang kini banyak ‘parkir’ di deposito.

Perihal program pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan (automatic exchange of information/AEOI), Anton mengklaim tidak ada masalah bagi industri perbankan selama ada desain regulasi jelas.

“Regulasi penting supaya memberikan confidence buat nasabah bahwa itu bukan untuk disebarkan seenaknya, tapi untuk kepentingan pajak,” ucap Anton. Beleid itu perlu memuat sanksi tegas soal penyalahgunaan informasi perbankan. (Media Indonesia)

Sumber: Metrotvnews, 07 Maret 2017

Artikel Terkait

Terpopuler