Komentar Pers CITA terkait Paradise Papers


Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Komentar Pers terkait Paradise Papers

1. Baru saja dunia kembali dihebohkan dengan publikasi ‘Paradise Papers”, dokumen investigasi global yang dilakukan oleh ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists) terhadap orang-orang terkenal dan perusahaan-perusahaan besar di dunia. Dokumen berisi 13,4 juta file yang sebagian besar berasal dari kantor firma hukum Appleby di Bermuda dan perusahaan trust Asiaciti, serta data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 19 yurisdiksi rahasia (tax havens/negara suaka pajak).

2. Dokumen ini, sebagaimana Panama Papers tahun 2016, mengungkap berbagai informasi tentang pendirian perusahaan, kontrak bisnis, perjanjian-perjanjian rahasia, skema dan praktik penghindaran pajak, dengan bantuan para intermediaries ( lawyer, tax consultant, public accountant ) untuk mengelabuhi pajak.

3. Keterlibatan sejumlah nama besar dan perusahaan-perusahaan besar semakin menegaskan bahwa penggunaan yurisdiksi rahasia atau suaka pajak adalah praktik yang lazim, menahun, dan merupakan fenomena global. Maka inisiatif OECD dan G-20 memerangi praktik penghindaran pajak agresif menemukan alasan pembenar dan patut mendapat dukungan. Keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam inisiatif global juga patut diapresiasi, termasuk penguatan aturan anti penghindaran pajak dan Perppu No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU No. 9 Tahun 2017) yang sepenuhnya didukung DPR.

4. Belajar dari tindak lanjut Panama Papers, semua pihak sebaiknya menahan diri dan menyerahkan tindak lanjut pada pihak yang berwenang, dengan tetap melakukan pengawasan. Demi transparansi dan akuntabilitas, sebaiknya dilibatkan pihak independen sebagai bagian tim investigasi. Himbauan menahan diri untuk menghindari prasangka, tuduhan, pembunuhan karakter, dan perang opini yang tak perlu di tengah keterbatasan informasi, data akurat, dan analisis yang objektif dan kredibel.

5. Kami mendukung dan mendorong Ditjen Pajak, beserta institusi penegak hukum lainnya, bersinergi menindaklanjuti data ini. Belajar dari pengalaman pemanfaatan data Panama Papers yang kurang maksimal karena berbarengan dengan penerapan program tax amnesty , kini Pemerintah mendapatkan momentum untuk menindaklanjuti data di Paradise Papers secara tuntas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat, dukungan politik yang kuat, peran aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang objektif, adil, dan transparan.

6. Dengan diberlakukannya program amnesti pajak melalui UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah No. 36/2017, tidak ada alasan lain untuk tidak melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja warganegara Indonesia yang laporan pajaknya tidak benar, tidak memanfaatkan amnesti pajak atau memanfaatkan dengan tidak jujur. Pemerintah telah berbaik hati memberi pengampunan kepada wajib pajak yang selama ini tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

7. Data dan informasi yang diungkap di Paradise Papers dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu dilakukan profiling, analisis, dan tindak lanjut yang profesional, kredibel dan transparan, demi memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu sehingga memenuhi rasa keadilan publik. Proses seyogianya tetap didasari praduga tak bersalah karena penggunaan tax havens tidak serta merta merupakan penghindaran pajak yang melawan hukum. Setiap pihak yang namanya terdapat dalam daftar dan kewajibannya sudah ditunaikan berhak mendapatkan rehabilitasi. Namun setiap tindakan penggelapan pajak yang terbukti dengan sengaja dilakukan adalah tindak pidana yang harus dihukum dan didenda setinggi-tingginya.

8. Setiap laku lancung (praktik curang mengelabuhi pajak) yang terbukti secara hukum, secara moral juga tidak dibenarkan karena telah membuat retak dasar hidup bersama. Para pelakunya – siapapun itu – tidak layak menjadi pejabat negara, politisi, tokoh masyarakat, atau pebisnis yang terhormat. Sebagaimana telah dilakukan di banyak negara di Eropa, strategi “ naming and shaming ” (menunjuk hidung dan mempermalukan) perlu dilakukan agar praktik hidup berbangsa dan bernegara kembali bersandar pada standar nilai luhur, antara lain penghormatan pada hak negara dan tanggung jawab terhadap sesama.

9. Peristiwa ini dijadikan pelajaran berharga untuk segera memperkuat Undang-undang Perpajakan dan aturan teknis lainnya, memperbaiki administrasi yang berbasis teknologi informasi, meningkatkan kerjasama, dan kompetensi dan integritas aparatur sehingga mampu menangkal praktik penghindaran pajak, mendukung pemungutan pajak yang efektif, dan mendorong kepatuhan pajak yang tinggi.

10. Mendorong pewajiban tax clearance (sertifikat patuh pajak) dan tax disclosure (pengungkapan pemenuhan kewajiban pajak) bagi seluruh pejabat publik dan penyelenggara negara agar keteladanan pemenuhan pajak menjadi standar bagi penyelenggaran pemerintahan dan kehidupan bernegara.

Demikian disampaikan dengan hormat untuk dapat disebarluaskan kepada publik. Atas kerjasama yang baik dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 6 November 2017
Hormat kami

Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif

Artikel Terkait

Terpopuler