Membedah Perseteruan Pajak Freeport: Prevailing Vs Nail Down

Perseteruan pemerintah dengan perusahaan tambang asing PT Freeport Indonesia seolah tak kunjung usai. Hal ini karena pemerintah berkeras ingin mengubah Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan kontrak ini lebih awal dari yang seharusnya 2 tahun sebelum jatuh tempo perpanjangan kontrak, yaitu 2019 (kontrak Freeport habis pada 2021).
Di sisi lain, Freeport sendiri tidak gentar menghadapi tekanan pemerintah dari segi regulasi. Hal ini terutama karena dalam IUPK, ada klausul yang menyebutkan pemerintah bisa mengubah persenan pungutan, seperti royalti dan bea keluar ekspor, tanpa negosiasi (prevailing).
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, Freeport sebenarnya tidak mempermasalahkan besaran pungutan, tapi soal kepastian pungutan dengan ruang negosiasi yang terbuka.
Untuk diketahui, setelah Freeport berubah menjadi IUPK, maka harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen, lebih rendah dari PPh saat ini. Namun, ada tambahan lainnya, seperti dividen, Pajak Peneriman (PPN) sebesar 10 persen, serta Pajak Penjualan (sales tax) sebesar 2,5-3 persen.
“Sebenarnya Freeport sendiri tidak masalah bila menaikkan pungutan, seperti pajak royalti (di antaranya emas naik dari 1 persen ke 3,75 persen), dan PPh naik dari 25 persen ke 35 persen, hal ini ada dalam poin renegosiasi mereka yang lalu. Yang menjadi masalah mereka adalah, mereka ingin kepastian soal investasi jangka panjang, dan sistem pajak nail down yang ada di KK lebih menjamin kepastian dari sisi bisnis,” kata Yustinus kepada kumparan, Senin (6/3).
Yustinus menjelaskan, hal ini tercantum dalam Pasal 169 UU Minerba 2009 sehingga tidak perlu kaku seperti prevailing.
“Dalam masalah ini kita harus bisa melihat dari dua sisi. Pemerintah memang menginginkan revenue yang besar dari aturan baru ini, namun dari sisi industri Freeport juga butuh kepastian, karena tambang ini industri padat modal, investasi ke depan itu penting,” tuturnya.
Yustinus menyebutkan, dalam riset terbaru CITA, manfaat langsung dari pajak, royalti, dividen, biaya dan pembayaran lain Freeport kepada Indonesia mencapai 16,6 miliar dolar AS sepanjang 1992-2016. Sementara manfaat tidak langsung termasuk pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah dan investasi dalam negeri pada periode 1992-2016 mencapai 35,7 miliar dolar AS.
Dari sisi perbandingan penerimaan negara dan investor, disebutkan bahwa pemerintah memperoleh penerimaan dengan total 16,1 miliar dari 1992 -2015, lebih besar dari dividen yang didapatkan Freeport setelah dipotong pajak yang sebesar 10,8 miliar dolar AS.
Salah satu poin penting dari kepastian investasi yang sangat digaungkan oleh Freeport adalah mengenai investasi tambang bawah tanah, yang butuh investasi besar, tapi juga menawarkan keuntungan yang menggiurkan bagi kedua belah pihak.
Disebutkan, jika Freeport tidak berinvestasi di tambang bawah tanah, investasinya cukup 2 miliar dolar AS. Namun dengan investasi tambang bawah tanah mencapai 16 miliar dolar AS, Freeport sudah memperhitungkan hal ini berarti mereka yakin dengan hasil penelitian di tambang Papua.
Kemudian, dari sisi penerimaan pemerintah, jika Freeport mengandalkan hanya dari tambang permukaan, pemerintah hanya bisa meraup 5 miliar dolar AS. Namun dengan tambang bawah tanah, bisa mendatangkan pungutan sampai 48 miliar dolar AS.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, juga berbeda. Tanpa tambang bawah tanah, tenaga kerja hanya 12.000 orang, tapi jika sampai bawah tanah, bisa tembus 30.000 orang.
Yustinus juga menyinggung soal masalah Freeport dengan perusahaan tambang asing lain yang beroperasi di Sumbawa, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT, dulunya PT Newmont Nusa Tenggara), yang banyak dibicarakan publik.
Menurutnya, AMNT setuju dengan sistem pajak prevailing, karena perusahaan tidak berencana mengembangkan tambang bawah tanah.
“Saat mereka berganti jadi IUPK, tidak ada klausul yang menyebutkan rencana investasi tambang bawah tanah. Artinya mereka sendiri tidak butuh kepastian investasi, karena tambang permukaan saja risikonya kecil, sehingga mereka tidak perlu repot-repot menghitung apakah uang sebesar 15 miliar dolar AS (yang disebutkan Freeport dalam rencana investasi tambang bawah tanah) bisa kembali lagi enggak,” tutur Yustinus.

Artikel Terkait

Terpopuler