Membuka Data Nasabah Kartu Kredit Bukan Suatu Kerahasiaan

AKURAT.CO, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk bisa membuka data nasabah Kartu Kredit.

Pembukaan data kartu kredit ini mengacu aturan terbaru Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017 yang diundangkan 29 Desember 2017 lalu. Aturan ini memuat detail rincian data dan informasi serta penyampaian data informasi terkait perpajakan.

Berdasarkan lampiran PMK 228/2017, ada 23 bank/lembaga penyelenggara kartu kredit yang wajib menyampaikan laporan data pengguna dan transaksi kartu kredit ke Ditjen Pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo berpendapat jika kebijakan membuka data nasabah kartu kredit dalam perpajakan bukan suatu kerahasiaan.

“Data kartu kredit (KK) bukan termasuk klasifikasi rahasia menurut Undang-undang perbankan dan perpajakan, sehingga untuk mendapatkannya tak perlu ijin atau aturan khusus. Hal ini pun bukan sesuatu yang baru dan pernah direncanakan sebelumnya. Bahkan menurut Data KK bukan termasuk klasifikasi rahasia menurut Undang-undang perbankan dan perpajakan, sehingga untuk mendapatkannya tak perlu ijin atau aturan khusus,” katanya melalui konferensi pers, Senin (5/1).

Hal tersebut menurutnya berdasarkan Pasal 35A UU KUP dimana setiap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib menyerahkan data kepada Ditjen Pajak.

Selain itu, data transaksi di KK menjadi salah satu data untuk profiling penghasilan wajib pajak melalui pendekatan konsumsi sehingga dapat meningkatkan basis dan kepatuhan pajak.

“Hasil profiling dapat menjadi salah satu sarana meningkatkan basis pajak dan kepatuhan pajak melalui analisis yang memadai”, katanya.

Namun, Yustinus juga menghimbau sebaiknya pemberlakuan ketentuan pemanfaatan data KK diperhitungkan yang didahului dengan pembuatan sistem atau SOP atau tata cara pemanfaatan yg jelas, mudah, dan akuntabel.

“Mencermati situasi dan kondisi perekonomian, seyogianya timing pemberlakuan ketentuan pemanfaatan data KK diperhitungkan. Sebaiknya didahului dengan pembuatan sistem atau SOP atau tata cara pemanfaatan yg jelas, mudah, dan akuntabel”, jelasnya.

Karena, ujarnya, pelaksanaan yang terburu-buru dan tanpa persiapan akan mengundang kekhawatiran yang tidak perlu.

Sumber: AKURATCO.CO, 05 Februari 2018

Artikel Terkait

Terpopuler