Pemerintah Perlu Antisipasi Potensi Sengketa Pajak

FacebookTwitterWhatsAppLineGoogle+

JAKARTA – Pemerintah mesti memperhatikan batas waktu atau kadaluwarsa penetapan pajak. Sebab, jika tidak diatur secara jelas dan tegas, dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa pajak di kemudian hari.

Berdasarkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, apabila di kemudian hari ditemukan data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atau dilaporkan dalam SPT Tahunan bagi wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti pengampunan pajak, maka harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun ditemukannya data dan/atau informasi. Bagi WP peserta amnesti pajak tidak dikenal jangka waktu, sedangkan WP non peserta dibatasi periode penemuan data/informasi yaitu 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015.

“Hal ini penting diatur untuk memberi kepastian hukum dan menegaskan sifat lex specialis (kekhususan) UU Pengampunan Pajak, karena kadaluwarsa penetapan pajak menurut UU KUP adalah lima tahun sebelum berakhirnya tahun pajak atau masa pajak,” jelas Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo di Jakarta, Senin (15/5).

Yustinus juga menyoroti dasar penilaian harta yang ternyata tidak diatur dalam UU. Dia mempertanyakan, apakah nilai harta saat diperoleh (harga perolehan) atau nilai harta saat ditemukan (nilai pasar) yang akan dijadikan dasar. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada besarnya tambahan penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak.

“Jika tidak diatur lebih lanjut dan memberi rasa keadilan, dikhawatirkan menimbulkan sengketa pajak dan penolakan dari wajib pajak. Diusulkan untuk dapat digunakan harga perolehan untuk memberi keadilan,” jelasnya dia.

Sanksi Tak Adil

Terkait dengan besaran sanksi, Yustinus menilai terlalu besar sehingga dianggap kurang adil dan cenderung memberatkan.

Dalam ketentuan amnesti pajak, WP yang ikut pengampunan pajak dan ditemukan ada data atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, harta tersebut sebagai tambahan penghasilan yang dikenai pajak sesuai UU yang berlaku dan sanksi kenaikan 200 persen. Padahal, WP yang tidak ikut pengampunan pajak hanya dikenai sanksi sesuai UU KUP, yakni sebesar 2 persen per bulan dan tertinggi 48 persen.

Sumber: Koran-jakarta.com, 16 Mei 2017

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler