JawaPos.com – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai penerimaan PPh non migas dalam RAPBN 2018 adalah yang paling berat untuk dicapai. Alasannya, target yang dipatok dalam penerimaan PPh non migas terlalu tinggi.
Rinciannya, penerimaan PPh non-migas meningkat 29,39 persen atau sebesar Rp 816,99 triliun dibandingkan proyeksi realisasi penerimaan PPh non-migas tahun 2017. Di tahun 2017 sendiri, proyeksi hanya mencapai Rp 631,4 triliun atau 85,07 persen dari target. Proyeksi ini didasari kinerja penerimaan PPh non-migas tahun 2017 yang lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya.
Per-Juli 2017, kinerja PPh non-migas hanya tumbuh 7,62 persen year on year (yoy), jauh lebih rendah rata-rata kinerja tiga tahun terakhir yaitu 15,15 persen.
“Hal ini dikarenakan belum optimalnya tindak lanjut atas data amnesti pajak karena masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/8).
Sebaliknya, lanjut Prastowo, target penerimaan PPN dianggap lebih realistis dibandingkan target penerimaan PPh non migas. Dalam RAPBN 2018, target penerimaan PPN sebesar Rp 535,3 triliun. Dibandingkan dengan proyeksi realisasi penerimaan PPN tahun 2017, target penerimaan PPN dalam RAPBN 2018 meningkaat 13,7 persen.
“Di tahun 2017, kami memproyeksikan realisasi penerimaan PPN mencapai angka Rp 470 triliun. Hal ini didasari peningkatan kinerja penerimaan PPN per Juli 2017 yang meningkat 11,13 persen yoy. Dengan perkiraan ini, target PPN 2018 diperkirakan akan tercapai,” tutupnya.
Sumber: Jawapos, 22 Agustus 2017
