Raffi Ahmad, Mobil Mewah dan Anti Klimaks Perpajakan

AKURAT.CO, Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengaku kecewa dengan penyelesaian yang anti klimaks dan tidak mendidik pada kasus heboh mobil mewah yang dikaitkan dengan artis Raffi Ahmad oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti informasi yang diterima Akurat.co, hari ini (8/8).

Seperti yang diketahui Raffi diduga telah memiliki koleksi mobil mewah yang baru dari postingan akun Twitter artis Radityadika (@radityadika) yang berfoto bersama dirinya. Radityadika menyebutkan bahwa Raffi memiliki mobil yang lebih mahal daripada Lamborghini dan Rolls-Royce yakni mobil Koenigsegg.

Menanggapi hal tersebut DJP pun menanggapi lewat akun Twitternya (@DitjenPajakRI) mengatakan bahwa bila ada penambahan harta Raffi Ahmadjangan lupa melaporkan ke SPT tahunan.

DJP pun mengundang Raffi Ahmad ke kantornya untuk melakukan klarifikasi atas mobil mewah Koenigsegg yang diduga miliknya pada Senin malam lalu (7/8) seperti keterangan di akun resmi DJP. Akhirnya masalah sudah selesai karena Raffi hanya bertindak sebagai bintang iklan untuk mobil tersebut dan bukan merupakan miliknya tapi milik importir yang akan menjual mobilnya.

“Raffi bukan VVIP, apalagi di ketentuan perpajakan, tidak ada wajib pajak VVIP. Tentu saja haknya untuk melakukan klarifikasi, dan itu baik. Tapi sudah menjadi pakem bahwa klarifikasi itu ada prosedurnya. Di situlah peran Account Representative (AR) dalam bimbingan dan pengawasan. Silakan diarahkan untuk diselesaikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jika penjelasan bisa diterima setelah AR melakukan penelitian, tentu saja Raffi, dan siapapun, berhak untuk mengklaim telah patuh pajak,” jelas Yustinus yang geram akan hal ini.

Yustinus menyayangkan, penyelesaian yang terburu-buru dan terkesan hanya ingin memanfaatkan momentum untuk sosialisasi, juga mengorbankan kesempatan emas untuk menyisir potensi maha berlimpah di dunia digital. Terutama fokus ke selebgram dan selebtwit.

“Saya khawatir cara-cara penyelesaian tingkat tinggi, seperti dulu dilakukan terhadap Ketua BPK saat kasus Panama Papers, justru mempersulit dan membatasi ruang gerak petugas pajak. Siapapun berhak menuntut perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk di hadapan Pemerintah, termasuk terhadap para pejabat pajak di lapangan,” jelas dia.

Dia menambahkan hal ini akan semakin parah dengan adanya kasus mobil mewah ini.

“Saya tak pernah berhasil mengingat dan mengeja namanya, menyisakan beberapa tanya yakni jika pemiliknya bukan Raffi, lantas siapa? Importir. Apakah dia importir resmi yang sudah sesuai prosedur? Dan jika itu bukan milik Raffi, kenapa bisa memakai plat nomor yang biasa dipakai Raffi, dan hebatnya, Raffi bisa menggunakan plat ‘RFS’, yang biasa digunakan para pejabat negara,” ucapnya.

Menurut Yustinus momen ini sebenarnya kesempatan untuk DJP, DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), dan Polri turun tangan, sebagai bukti sinergi yang sudah digaungkan.

“Di tengah simpang siur sedemikian rupa ini, cara terbaik bagi otoritas dalam menjaga kewibawaan adalah berjarak dengan realitas, dan bersabar membiarkan hukum dan prosedur berjalan normal. Bukankah ini juga baik untuk sosialisasi dan mengedukasi masyarakat?,” tutup Yustinus. []

Sumber: AKURAT.CO, 8 Agustus 2017

Artikel Terkait

Terpopuler