Realisasi Penerimaan Pajak 2017 Diproyeksikan 84,8% dari Target

JAKARTA– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimistis tambahan basis pajak dari program amnesti pajak (tax amnesty) bakal mendongkrak penerimaan pajak tahun ini. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak 2017 akan melampaui pencapaian tahun lalu yang hanya 83% dari target.

Di sisi lain, Partner of Tax Research and Training Services Dany Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji memproyeksikan realisasi penerimaan pajak tahun ini sebesar 84,8% dari target. Proyeksi itu tidak terlalu buruk.

“Pada periode pertama program tax amnesty ada perluasan basis data pajak dan partisipan. Pemerintah bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta menciptakan pembangunan menyeluruh melalui dana penerimaan pajak pada masa mendatang,” papar dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Indonesia Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo lebih optimistis. Dia memperkirakan realisasi penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1.165,5 triliun atau 86% dari target. Itupun dengan catatan tebusan amnesti pajak hingga periode II bisa terealisasi Rp 125 triliun.

Menurut dia, penerimaan pajak belum naik signifikan jika dilihat per jenis pajaknya. “Kinerja ekonomi makro memang naik sehingga itu alamiah saja atau hanya kelanjutan dari efek Desember sehingga belum mencerminkan secara struktural hasil perbaikan sistem,” ujar dia.

Yustinus menjelaskan, efek bergulir (multiplier effect) program amnesti pajak belum terlihat. “Seharusnya ada multiplier effect-nya. Misalnya saya punya duit Rp 1 miliar dulu. Sekarang saya mengaku punya Rp 10 miliar. Sekarang seharusnya saya berani belanja,” tutur dia.

Dia mencontohkan, dulu seseorang yang hendak membeli rumah atau mobil tidak berani merealisasikan niatnya karena takut harta kekayaannya yang tidak dilaporkan ketahuan DJP.

“Ketika saya beli, DJP tanya, kok bisa beli rumah dengan harga Rp 5 miliar, padahal katanya hartanya cuma Rp 1 miliar? Harusnya sekarang saya nggak takut lagi. Jadi, belanja mestinya naik,” tegas dia.

Dengan demikian, menurut Yustinus, seharusnya orang tidak perlu menunggu program amnesti pajak hingga periode III untuk konsumsi. “Seharusnya target jangka pendek amnesti pajak adalah PPN karena orang akan cenderung konsumsi,” ucap dia.

Hal kedua yang menjadi catatan, kata dia, adalah setoran Pasal 25. “Dulu saya punya Rp 1 miliar, saya bayar pajak Rp 50 juta. Sekarang saya mengaku punya Rp 10 miliar, tidak mungkin saya bayar Rp 50 juta. Ini harus diawasi,” tandas dia.(es/az)

Sumber: Beritasatu.com, 15 Maret 2017

Artikel Terkait

Terpopuler