Kartu Indonesia 1 Dinilai Berpotensi Jadi Rebutan Kewenangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartini1 pada Jumat lalu. Kartu sakti Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, ini dibuat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah melalui identitas tunggal.
Sebab, selain akan mengintegrasikan data pajak yang sebelumnya ada dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW), kartu ini juga akan terintegrasi dengan e-KTP, BPJS Ketenagakerjaan, SIM, dan Paspor dalam satu kartu sekaligus. Bahkan, rencananya akan terintegrasi dengan sistem keuangan perbankan.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan peluncuran Kartin1 cukup positif bagi pelayanan wajib pajak. Namun, dia menilai Kartin1 sama dengan konsep single Identity Number (ID) yang diusung Otoritas Jasa Keuangan.
Selain itu, penerapan single ID di Indonesia juga sudah dilakukan dalam e-KTP yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Dia mengaku khawatir jika Kartin1 akan menimbulkan ego sektoral dan rebutan kewenangan.
“Saya khawatir kalau dipegang Ditjen Pajak akan timbul ego sektoral. Karena ini domain Mendagri, nanti akan rebutan kewenangan itu pasti,” kata Prastowo saat dihubungi kumparan (kumpara.com), Senin (3/4).
Prastowo mengusulkan agar pengelolaan Kartin1 sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaannya lebih efektif. Apalgi, Kemendagri memiliki kewenangan atas pengelolaan identitas tunggal warga Indonesia.
“Integrasi identitas ini akan lebih efektif kalau core kependudukan, jadi domainnya Mendagri. Karena secara Undang-Undang mereka yang punya kewenangan identitas ini, identitas tunggal ini,” katanya.
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Djuniardi, mengatakan Kartin1 berbeda dengan e-KTP. Menurut dia, Kartin1 merupakan pelengkap dari e-KTP.
Jika saat ini e-KTP hanya merekam identitas warga, kata Iwan, Kartin1 bisa digunakan untuk keperluan pajak dan fasilitas lainnya seperti transaksi dan pemanfaatkan fasilitas layanan pemerintah.
“Sebenarnya kalau e-KTP masih cukup kapasitasnya, kami akan bergabung ke sana. Tapi ternyata e-KTP tidak cukup kapasitasnya, aplikasinya juga punya vendor, harus bayar segala macam,” kata Iwan.
Iwan memastikan tidak akan ada rebutan kewenangan atau ego sektoral yang dikhawatirkan banyak pihak. Menurut dia, Direktorat Pajak sudah berkoodinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelum Kartin1 diluncurkan.
“Kami sudah berkoordinasi dan membicarakan soal Kartin1. Beliau (Tjahjo Kumolo) setuju, bahkan mendukung program Kartin1,” ujarnya.
Sumber: Kumparan.com, 03 April 2017

Artikel Terkait

838 Responses to Kartu Indonesia 1 Dinilai Berpotensi Jadi Rebutan Kewenangan