Pajak, Teror yang Menakutkan?

Pajak, Teror yang Menakutkan?

oleh Yustinus Prastowo

“To live is to change, and to be perfect is to have changed often.” – John Henry Newman

Gambar bekahbrunstetter.com

Kutipan masyur dari John Henry Newman ini menyiratkan banyak pesan, namun satu hal yang cukup pasti: hidup adalah berubah. Jika hidup adalah berubah, maka kesempurnaan adalah berubah sesering mungkin. Suatu ketika filsuf Yunani Heraklitos berujar “panta rhei kai uden menei” atau “semuanya mengalir dan tidak ada yang tetap”, kecuali perubahan itu sendiri. Dengan demikian, sikap terbuka pada lingkungan, kesanggupan menyesuaikan diri dan berubah, merupakan sikap kodrati hidup manusia. Hidup – yang menurut Plato – hanya layak disebut hidup jika diuji. Sekali lagi saya akan meminjamnya untuk menjelaskan fenomena pajak.

Baru-baru ini tersebar kabar yang menjalar sedemikian cepat, tentu saja karena menyiratkan sesuatu yang negatif, bermakna buruk. Tanpa perlu mengunyah lebih lanjut isi berita, judul sudah cukup untuk memberi penilaian. Judul beritanya “Panik Menkeu Minta Ditjen Pajak Sandera 5000 Peserta Tax Amnesty”. Isi beritanya sendiri cukup netral, hanya kutipan sana sini dari beberapa pejabat, pengamat, dan pelaku usaha – janggalnya, justru pernyataan Menteri Keuangan sama sekali tidak dikutip verbatim.

Persoalan lantas muncul. Jangan-jangan Menteri Keuangan tak pernah bilang demikian? Saking kreatifnya, sang jurnalis menarik kesimpulan yang timbul dari kesan. Faktanya, berita ini telah meresahkan publik, yang bertubi-tubi bertanya, bahkan telanjur menuduh Pemerintah ini kejam, berbohong, menipu wajib pajak saat tax amnesty. Dan seperti biasa, Pemerintah pun kembali disibukkan oleh klarifikasi. Lagi-lagi energi kita terkuras habis dengan percuma.

Tanpa hendak masuk ke ranah komunikasi publik, saya ingin mengiris satu hal, yakni respon serba cepat cenderung spontan dari wajib pajak, ketika mendengar atau membaca berita yang mencirikan agresivitas pemungutan pajak. Seolah antena atau radarnya cepat memberitahu. Entah karena trauma pengalaman masa lalu, takut bersentuhan, atau khawatir menjadi sasaran pemeriksaan. Sebagian lalu mengidentikkan dirinya sebagai peserta tax amnesty – dengan kadar kejujuran yang tentu saja berbeda-beda – namun merasa berhak menuntut kelonggaran. Bagi saya ini pendirian yang masuk akal dan dapat dibenarkan. Namun mari coba kita telisik sejenak ke belakang.

Titik tolak yang lumrah digunakan adalah pertanyaan, mengapa rasio pajak kita rendah? Banyak jawaban, namun ringkasnya, karena masih banyak potensi yang belum dapat dipajaki. Kelompok kaya dan superkaya – menurut statistik penerimaan – memang berkontribusi jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Tentu saja kita tak boleh menggeneralisasi karena ada sebagian kecil yang sudah cukup patuh dalam membayar. Data tax amnesty sendiri yang menjawab itu semua: 60% harta yang diungkap adalah aset keuangan, dan 80% berada di dalam negeri. Alih-alih hendak mengejar yang di seberang lautan, di pelupuk mata saja kita tak dapat melihat. Ini karena berbagai keterbatasan regulasi dan administrasi.

Negara kemudian mengambil inisiatif untuk berdamai dengan warganya, termasuk yang kerap kita labeli sebagai pengemplang pajak – siapapun mereka. Tahun 2015, Ditjen Pajak (DJP) mencanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP), yang memberi kesempatan wajib pajak untuk menyampaikan atau membetulkan sendiri SPT dan tidak dikenai sanksi. Ini bagian dari rekonsiliasi, sebelum di 2016 DJP berencana melakukan penegakan hukum yang keras. Belum usai TPWP dan penegakan hukum bahkan belum pernah dimulai, Pemerintah memutar haluan dengan mewacanakan dan menerapkan program pengampunan pajak.

Dilambari berbagai pertimbangan, tax amnesty akhirnya diambil sebagai medium rekonsiliasi. Bukan berdamai dengan penjahat, melainkan masing-masing mengakui kekurangan dan kelemahan, dan ingin bertolak dari titik pijak baru yang sama. Teori pun mendukung, misalnya Teori Kepatuhan dan self-reporting yang dikembangkan Allingham dan Sandmo (1972), Valerie Braithwhite (1985), dan Kaplow dan Shavell (1994). Belakangan OECD pun mengembangkan model kepatuhan yang didasarkan pada Manajemen Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Management).

Secara kikir saya ringkas demikian. Dalam sistem swanilai (self assessment), wajib pajak diberi keleluasaan menghitung dan membayar sendiri pajak terutang, yang akan dianggap benar sampai dengan otoritas memutuskan berbeda. Faktanya, mendeteksi kesalahan wajib pajak tidak mudah karena keterbatasan informasi. Maka pemungutan pajak kerap digambarkan sebagai ‘permainan informasi’, hanya perkara ‘siapa melakukan apa’, antara identitas dan aktivitas. Di satu sisi ada Single ID sebagai unit analisis, di sisi lain akses informasi yang luas. Jika tersedia insentif bagi wajib pajak untuk membayar pajak lebih kecil, karena pengawasan yang belum optimal, maka peluang ini akan diambil karena risikonya rendah. Dengan demikian cara untuk mengurangi kecurangan adalah dengan meningkatkan pengawasan, melalui perbaikan sistem administrasi.

Tak dimungkiri, banyak wajib pajak yang sebenarnya ingin patuh karena beberapa alasan, yang merentang dari motif patriotik, terjaring audit, maupun karena menyadari risiko yang tinggi akibat perbaikan sistem. Hanya saja, mereka takut jika mengungkapkan sendiri (self reporting), maka akan dihukum. Di sini para ahli meneliti dan menemukan solusi, bahwa pemberian insentif berupa pengampunan (melalui tax amnesty maupun Voluntary Disclosure Program), cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, yang akan menambah basis pajak dan meningkatkan akurasi data.

Tax amnesty bekerja dalam kerangka pikir “stick and carrot” seperti ini. Negara memberi insentif berupa tarif rendah dan pengampunan sanksi, dengan syarat wajib pajak jujur seratus persen, yang saya sebut ‘carrot’. Sedangkan ‘stick’-nya adalah Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, yaitu pajak tambahan dan sanksi yang berat, termasuk agenda pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information). Saya kira semuanya sudah jelas di awal. Faktanya, program yang murah hati ini selain disalahpahami juga diikuti dengan setengah hati. Tak sampai sejuta wajib pajak yang memanfaatkan, bahkan tengara yang disampaikan Direktur Pemeriksaan DJP, Angin Prayitno, ada ribuan (mungkin 5000 WP) yang sudah diidentifikasi sejak pra amnesti tidak patuh, diberi kesempatan ikut pengampunan dengan harapan pasca-amnesti berubah menjadi wajib pajak yang jujur dan patuh.

Jika konteks aturan dipahami dengan baik, seharusnya tak perlu timbul kontroversi. Toh DJP berwenang memeriksa tak hanya 5000, bahkan bisa 10 ribu, 100 ribu, bahkan sejuta. Bukan di situ letak persoalannya, tetapi ada pada anggapan keliru bahwa tax amnesty adalah tiket pengampunan seumur hidup tanpa syarat. Padahal tax amnesty adalah pengampunan terhadap masa lalu – dengan syarat disingkap seutuhnya – dan memulai lembaran baru dengan kejujuran. Ibarat orang berkontrak, jika salah satu pihak ingkar atau ada syarat yang tak terpenuhi, tentu saja itu membatalkan kontrak.

Bumbu berikutnya adalah penyanderaan. UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur penyanderaan sebagai upaya sah untuk menagih utang pajak yang sudah inkracht. Syaratnya, selain utang pajak di atas Rp 100 juta juga diragukan itikad baiknya melunasi. Mampu tapi tidak mau. Dalam praktiknya penyanderaan dilakukan secara selektif dan butuh persetujuan Menteri Keuangan. Bahkan terdapat beberapa alternatif solusi agar bebas sandera, misalnya melunasi utang, menyerahkan jaminan, dll. Dirjen Pajak, sebagai upaya mencapai target melalui pencairan tunggakan, memerintahkan sandera digencarkan. Hal yang sah meski harus dilakukan hati-hati dan terukur. Saya pun yakin efek bola saljunya akan menggelinding kencang.

Lalu di mana letak kesalahannya? Saya kira tak ada yang salah. Saya tetap memercayai bahwa tiap perubahan pasti menuai pro dan kontra, bahkan cenderung menggilas mereka yang tetap enggan berubah. Tindakan keras dan tegas adalah konsekuensi dari konsistensi. Bahkan bila tidak ada penegakan hukum, Pemerintah justru tidak adil kepada mereka yang sudah patuh dan jujur. Jika selalu ada insentif bagi yang mengelak dan mengemplang, maka kewibawaan negara akan tergerogoti lalu menjadi celah bagi ketidakpatuhan baru. Kita sepakat.

Hemat saya, ini hanya soal cara, bukan isi. Pepatah Jawa bilang “bener lan pener”, benar dengan cara yang pas. Barangkali ada kekhawatiran yang berlebihan, bahwa wajib pajak akan kembali menjadi sasaran, dan bisa jadi salah sasaran. Mengingat sistem administrasi belum canggih-canggih amat, dan barangkali kompetensi aparatur juga harus terus distandardisasi. Bagaimanapun rasa trauma akan memori masa lalu dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian. Ini yang perlu diluruskan dan dibuktikan.

Tindak lanjut, baik himbauan maupun pemeriksaan, sepanjang didasarkan pada data akurat, prosedur yang baku, aturan yang jelas, dan sikap imparsial-objektif, jelas tak boleh ditolak. Meski saya tetap berpendapat, sebaiknya yang tidak ikut tax amnesty menjadi target utama. Bukan lantaran pilih kasih, melainkan memberi kesempatan yang sudah ikut tax amnetsy sejenak menikmati segarnya udara kebebasan, sambil mereka menata diri untuk patuh. Kecuali meski ikut amnesti, namun sejak pra amnesti jelas-jelas sudah teridentifikasi sebagai pengelak pajak, semisal namanya ada di Panama Papers, Swissleaks, dan lainnya – dan kepatuhan pajaknya jauh dari yang seharusnya. Untuk kelompok wajib pajak ini, rasanya tak ada alasan untuk tidak menegakkan hukum, karena tax amnesty hanya tiket gratis untuk leluasa mencuri (lagi) secara legal.

Puncaknya, jika segala kesimpangsiuran ini hanya penampakan dari rendahnya saling percaya, maka kita pun masih bisa memperbaikinya. Di era serba terbuka, apalagi komitmen berubah telah diikat dengan program reformasi dan perlawanan kuat terhadap korupsi, kita patut optimistik. Kuncinya adalah sikap terbuka, saling hormat, saling percaya. Perlu kanalisasi aspirasi, kejelasan kebijakan, standardisasi tafsir dan sikap, dan konsistensi tindakan. Pajak adalah benteng terakhir kedaulatan negara. Kita mungkin tak butuh lagi Leviathan yang terlampau berkuasa, namun tak rela punya otoritas yang lembek-tak berdaya.

Maju tidaknya peradaban dan pembangunan bangsa ini ditentukan oleh warganya, melalui partisipasi membayar pajak, dan kualitas pemerintah dalam membelanjakan tiap rupiahnya. Saatnya bersatu padu memilah ‘ilalang dari gandum’ atau ‘loyang dari emas’. Jangan biarkan para penumpang gelap (free riders) tetap leluasa mengelabuhi negara, bahkan ketika genderang perang baru akan ditabuh.

Karena membayar pajak itu mengongkosi peradaban – sebagaimana dikatakan Oliver Wendell Holmes, Jr – maka bahu-membahu dengan Pemerintah menjadi koin keniscayaan yang dialektis: transparansi/partisipasi vs akuntabilitas/proteksi. Otoritas pun ditantang terus berbenah, apa yang akan dilakukan setelah yang remang menjadi terang? Tak lain membuktikan bahwa kewenangan yang besar ini tidak untuk disalahgunakan. Bagi masyarakat, tentu tak perlu takut, ikut menyebarluaskan “ketakutan”, atau larut dalam kecemasan. Justru dengan kepala dingin dan hati yang bening, kita beroleh kesempatan menjadi pelaku aktif pembangunan demi kemajuan bersama. Vis unita fortior! Dengan bersatu, kita makin kuat. Jika bersih, tak perlu risih, jika bayar tak perlu gusar, jika patuh tak perlu rikuh. Mari memenuhi undangan untuk berubah, menghidupi perubahan karena tak ada yang ajek, menuju kesempurnaan paripurna sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Berubah agar berbuah.

Saya lantas teringat Vety Vera, yang beberapa tahun lalu kondang dengan lagu dangdut “Yang Sedang-sedang Saja”. In medio virtu – semenjana itu keutamaan. Tak perlu berlebihan dalam hal apapun, yang penting, jangan lupa menebar cinta untuk merayakan hidup. Hidup yang baik dalam bingkai keindonesiaan.

Bekasi, 31 Juli 2017
Salam hangat

Artikel Terkait

Terpopuler