Pemerintah Diminta Pastikan Kerahasiaan Data Nasabah Tetap Terjamin

Metrotvnews.com, Jakarta: Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan seharusnya tak berdampak negatif pada bisnis perbankan. Sejatinya tujuan aturan ini adalah memperluas basis data perpajakan di Indonesia.

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah perlu memitigasi dampak negatif dari aturan ini bagi perbankan. Apalagi bisnis di sektor jasa keuangan adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan dari para nasabah.

“Dan yang paling sensitif di sini adalah publik yakni nasabah yang merasa bukan masalah secracy lagi tapi ada masalah privacy,” ujar dia, dalam Primetime News, Rabu malam 17 Mei 2017.

Untuk itu, pemerintah diminta benar-benar menjamin seluruh data yang nantinya dibuka ke Dirjen Pajak bisa tetap terjamin keamanannya. Dengan demikian nasabah tak perlu khawatir karena keterbukaan data nasabah tetap dilindungi oleh aturan yang berlaku.

“Bahwa Perppu dan aturan yang akan mengikuti nantinya itu betul-betul menjamin ada proteksi data terhadap nasabah. Bahwa yang menggunakan sangat terbatas, akan diawasi, dan yang menyalahgunakan akan dihukum,” ungkap dia.

Dirinya menambahkan, bagi nasabah yang tak memiliki masalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya tak perlu merasa khawatir. Apalagi sebelum ini pemerintah telah memberikan pengampunan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya lebih baik.

“Justru ini kesempatan setelah amnesti pajak bahwa wajib pajak didorong untuk patuh secara sukarela, diberi fasilitas, dan ada transisi. Mereka diberi kesempatan membetulkan atau membenahi pembukuan yang belum baik sehingga ketika (Perppu) ini diterapkan saya kira semua sudah harus comply,” jelasnya.

Lebih lanjut, tambahnya, jika wajib pajak yang telah ikut amnesti pajak namun masih ada masalah dalam pelaporan SPT-nya maka Dirjen Pajak bisa memberi kelonggaran. Kecuali jika memang ditemukan kesalahan yang sangat fatal serta kesengajaan menyembunyikan hartanya.

“Tapi kalau ada kesalahan, perbedaan data yang dilaporkan, kekeliruan, itu sebaiknya diimbau terlebih dulu untuk membetulkan supaya mereka terhindar dari sanksi dan Dirjen Pajak punya cukup waktu untuk memproses wajib pajak yang tidak patuh, tidak ikut amnesti,” pungkasnya.

Sumber: Metrotvnews.com, 18 Mei 2017

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler