Sebaiknya Tidak Ambisius

RMOL. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berharap kebijakan ingin memunggut pa­jak e-commerce tidak ambisius untuk mengejar potensi pajak jangka pendek. “Kebijakan harus dipastikan meperhatikan kepas­tian dan ruang pertumbuhan bisnis yang baik agar kelak bisa memetik hasil yang semakin besar,” ujar Yustinus Prastowo kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Dia mengatakan, e-commerce merupakan salah satu komponen vital dalam bisnis dan pereko­nomian Indonesia. Sehingga pengaturan pajak jangan sampai menghambat keberlanjutan bis­nis sektor ini. Kebijakan harus komprehensif, mengedepankan kepastian, dan kompatibel den­gan pengaturan di negara lain. Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat sangat dibutuhkan, mengingat sektor ini baru tum­buh.

Untuk mendapatkan formula pajak yang tepat, Yustinus me­nilai, pemerintah perlu mengi­dentifikasi dan mengklasifikasi model serta skala bisnis e-com­merce. Misalnya, pelaku start up semestinya mendapat perlakuan berbeda. Diberikan insentif, difasilitasi, dan terus dijaga agar kelak dapat berkontribusi maksimal bagi negara.

Caranya, lanjut Yustinus, den­gan melakukan pendataan pelaku usaha agar menjadi wajib pajak melaluirepresentative office yang ada untuk pebisnis asal luar negeri atau menjadi pengusaha kena pajak. Sekaligus memaksa menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) tanpa mengubah Undang- Undang Pajak Penghasilan untuk kredibilitas pemerintah.

“Hal ini untuk menciptakan keadilan antara pelaku domestik dan yang berdomisili di luar negeri harus diciptakan equal playing field dengan kebijakan yang menjamin perlakuan setara. Maka koordinasi Kominfo dan Ditjen Pajak menjadi sangat penting,” cetusnya.

Yustinus mengatakan, jenis pajak yang dipungut nantinya PPNatas transaksi penjualan ba­rang dan jasa kena pajak. Untuk mempermudah administrasinya, pengenaan PPN dengan nilai lain, atau tarif efektif sehingga lebih sederhana.

Yustinus mengapresiasi lang­kah pemerintah yang tengah membuat aturan untuk memungut pajak bisnis e-commerce. Menu­rutnya, negara memilik hak terutang untuk menarik pajak pada bisnis tersebut. ***

Sumber: RMOL.COM, 09 Oktober 2017

Artikel Terkait

Terpopuler