Analisis: Perlu Kepastian Negosiasi

Perlu Kepastian Negosiasi
oleh Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif CITA)

Dari pertemuan Freeport dengan pemerintah pada Selasa kemarin, saya melihat poin-poinnya sudah oke . Misalnya, divestasi 51% yang sesuai dengan amanat Undang-undang. Tapi, belum dibahas secara detail mengenai poin tersebut.

Soal skema divestasi belum rinci, apakah sekaligus, apakah Initial Public Offering (IPO), value-nya juga belum jelas. Di sini yang ingin saya katakan adalah, devil is on the details.

Sementara soal pajaknya, menurut saya pemerintah jangan terjebak pada konsep prevailing versus nailed down. Cara berpikirnya di sini bukan penerimaan, tapi certainty-nya. Orang bisnis, terlebih padat modal, longterm, dan high risk, pasti butuh jaminan meski ongkos pajaknya lebih tinggi. Freport sebenarnya tak permasalahkan besaran pungutan, tapi soal kepastian pungutan dengan ruang negosiasi yang terbuka.

Apa yang diperlihatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menurut saya sudah teapt dengan tidak mementingkan prevailing atau nailed down tapi yang penting negara dapat lebih banyak daripada dengan basis Kontrak Karya (KK).

Namun, cara berpikir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurut saya agak misleading. Nailed down bukan berarti teruskan KK, melainkan nailed down dengan kondisi IUPK yang baru, ada pajak apa saja, misalnya pajak daerah, PPN, PPh. Ini masuk dalam skema nailed down yang baru, bukan nailed down terhadap peraturan tahun 1991.

Menurut saya perlu ditambahkan klausul bagi pemerintah untuk membuka negosiasi jika ada perubahan kebijakan yang berdampak signifikan pada penerimaan negara sehingga negara tidak dirugikan. Misalnya perubahan rezim pajak, apabila tidak in-line, pemerintah diberikan kewenangan untuk membuka negosiasi. Artinya berunding, dengan begitu negara bisa dapat lebih besar.

Dimuat pada Harian Kontan halaman 1, 30 Agustus 2017

Artikel Terkait

Terpopuler