Menghadapi Risiko Arus Modal Masuk : Fenomena Brexit dan Tax Amnesty

FacebookTwitterWhatsAppLineGoogle+

CITA | 24 Agustus 2016

Menghadapi Risiko Arus Modal Masuk : Fenomena Brexit dan Tax Amnesty

Oleh: Muhammad Fajar Nugraha

 

Akhir Juni lalu setidaknya perekonomian Indonesia mengalami dua kejadian ekonomi baik di tingkat domestik (Tax Amnesty) maupun global (Brexit). Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan basis pajak melalui Tax Amnesty telah dilakukan sesuai rencana. Namun,referendum Inggris Raya akan status keanggotaan Uni Eropa atau yang biasa disebut sebagai Brexit memberikan hasil diluar dugaan. Setelah sebelumnya mayoritas media dan analis mengatakan bahwa kemungkinan Inggris masih dalam keanggotaan Uni Eropa, bahkan sehari sebelum hasil pengumuman akhir referendum, para pemilih yang memilih kubu Remain masih unggul melawan kubu Exit. Hasil mengejutkan ini memberikan ketidakpastian bagi pasar dan investor di seluruh dunia yang dapat memberikan dampak pada perkembangan ekonomi global dan domestikdi masa depan.

Brexit dapat mempengaruhi arah kebijakan Amerika Serikat Federal Reserve yang sedang ditunggu-tunggu pada tahun ini. Ketidakpastian dan gejolak di pasar akan membuat Federal Reserve cenderung untuk menahan kenaikan tingkat suku bunga, menghapus kemungkinan untuk meningkatkan tingkat suku bunga pada FOMC tanggal 26-27 Juli mendatang. Beberapa waktu setelah Brexit diputuskan, harga minyak dunia (melalui West Texas Intermediate) yang secara bertahap pulih tahun ini kembali melemah hampir 5 (lima) persen dalam satu malam. Jika tekanan pada harga minyak masih membayangi perekonomian global, ini akan sangat menekan penerimaan pajak bagi negara-negara yang berbasis minyak dan komoditas lainnya. Hal ini akan berakibat pada penurunan kinerja penerimaan pajak Indonesia dari sektor minyak dan gas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena Brexit merupakan indikasi bahwa ekonomi Eropa masih jauh dari kondisi yang sehat dan stabil, yang belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global kearah yang lebih baik.

Dalam masa penuh ketidak pastian, investor di seluruh dunia cenderung mencari perekonomian negara yang relatif lebih stabil dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk tumbuh sebagai tempat berinvestasi. Kondisi perekonomian negara-negara maju yang tidak kunjung membaik, akan berimplikasi pada capital boom yang kembali terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, skema repatriasi dalam kebijakan Tax Amnesty juga turut berkontribusi untuk menambah tingginya potensi arus modal masuk ke Indonesia. Dengan demikian, Brexit dan Tax Amnesty merupakan suatu kombinasi kebijakan yang dapat membawa aliran dana dari negara maju ke negara berkembang. Transisi dana menuju negara-negara berkembang merupakan salah satu skenario kesempatan dan risiko yang perlu diantisipasi oleh Indonesia. Tingginya aliran modal masuk ke suatu negara sebenarnya merupakan hal yang baik, yang dapat meningkatkan keseimbangan kinerja pembayaran melalui peningkatan investasi portofolio. Namun, arus modal yang masuk secara tiba-tiba dalam jumlah besar dan dalam jangka pendek dapat mendorong kemungkinan terjadinya pembalikan arus modal di masa depan, yang dapat membahayakan stabilitas keuangan dan kondisi ekonomi makro dalam jangka panjang. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia akan kembali mengalami mini krisis sebagaimana yang disebabkan oleh fenomena Taper Tantrum oleh The Fedlalu.

Dampak perkembangan kebijakan politik dan ekonomi global & domestik, seperti halnya Brexit dan Tax Amnesty merupakan suatu tantangan yang harus diantisipasi oleh Indonesia, tantangan untuk mengatasi risiko jangka panjang yang disebabkan oleh capital boom. Salah satu mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan kebijakan manajemen modal untuk mengatur arus masuk dan arus keluar modal. Krisis keuangan dapat berkembang menjadi masalah fiskal kronis, di mana hal ini dapat diantisiapasi dengan menerapkan kebijakan manajemen modal melalui instrumen fiskal. Salah satu instrument fiskal untuk menerapkan manajemen modal ini, yaitu melalui Currency Transaction Tax (CTT).

CTT merupakan suatu kebijakan untuk memberlakukan tarif pajak atas transaksi keuangan, baik untuk pembelian atau penjualan surat berharga bagi pembeli, penjual, maupun keduanya. CTT awalnya diusulkan untuk dikenakan pada transaksi mata uang pasar spot dengan tujuan untuk mengekang perpindahan aliran dana antar mata uang secara besar-besaran. Namun, inovasi keuangan yang signifikan di pasar keuangan, termasuk pengembangan pasar berjangka dan instrumen derivatif, mengakibatkan CTT diterapkan untuk semua bentuk transaksi pasar keuangan yang berkaitan dengan mata uang asing.
Secara teoritis, CTT memungkinkan untuk mengatasi volatilitas, mengurangi kaburnya modal, mencegah krisis keuangan, serta memberikan kontribusi untuk pendapatan pajak.

Namun, beberapa ekonom berpendapat bahwa pada suatu titik kehadiran pajak ini akan mengurangi porsi informed trader dibandingkan dengan uninformed trader, justru akan meningkatkan volatilitas. Selain itu, kehadiran Pajak iniberpotensi untuk meningkatkan biaya modal dan menurunkan likuiditas. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan manajemen modal melalui CTT harus dilakukan secara proporsional karena sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan investasi asing untuk membiayai berbagai program dan proyek.Dengan demikian, kebijakan manajemen modal merupakan salah satu alternatif mitigasi risiko jangka panjang untuk menghadapi pembalikan arus modal sebagai konsekuensi atas capital boom yang terjadi. Selain itu, kebijakan manajemen modal juga dapat digunakan sebagai jaring pengaman tambahan untuk memastikan sistem keuangan yang stabil.

Artikel Terkait

Terpopuler

More in Analisis
Pengampunan Pajak: Sarana atau Tujuan?
Dinamika Harga Minyak Dunia Sebagai Momentum Reformasi Kebijakan Energi
Batasan Harga Jual Objek PPnBM (Properti): Kebijakan yang Tepat atau Blunder?
Close