Kontroversi Pajak Tanah

Kontroversi Pajak Tanah
Yustinus Prastowo | Koran Tempo hal 11, 22 Februari 2017

Belum lama Pemerintah melempar wacana tentang ekonomi berkeadilan ke publik. Sebuah rancangan kebijakan yang berporos pada upaya pemerataan sumber daya, termasuk kepemilikan lahan yang merupakan salah satu faktor produksi vital. Sebagai sebuah wacana yang hadir di tengah ketimpangan yang menganga dan angka kemiskinan cukup tinggi, lahirnya kebijakan ini patut diapresiasi sebagai kebijakan yang progresif. Namun kegagalan mengartikulasikan gagasan secara jernih di ruang publik membuat wacana ini terlalu cepat menuai pro dan kontra ketimbang diskursus yang produktif. Tulisan berikut akan membabar pro kontra dan mengusulkan rancangan alternatif agar wacana ini dapat diwujudkan.

Dua Paradigma

Kita masih berada di antara dua bayang-bayang ideologi ekonomi raksasa, kapitalisme dan sosialisme. Jika kapitalisme menekankan penguasaan individu atas alat produksi dan penumpukan laba sebagai motif bisnis yang utama, maka sebaliknya sosialisme mendasarkan prinsipnya pada penguasaan kolektif atas alat produksi dan menekankan redistribusi yang merata. Baik kapitalisme maupun sosialisme memiliki dasar pembenaran karena bertumpu pada dua corak hakikat manusia, individualisme dan komunalisme. Manusia sejatinya tidak dapat hidup memeluk salah satu ekstrem itu, namun keduanya menjadi modus mengada.

Indonesia memilih sebuah jalan tengah, dengan tetap menghormati hak milik pribadi tetapi memberikan hak kepada negara untuk menguasai alat produksi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menyerahkan redistribusi yang adil pada mekanisme pasar adalah utopia, karena itu bertentangan dengan motif ekonomi individual. Penciptaan kesejahteraan bersama bukanlah sebuah unintended consequences dari sistem ekonomi swatata, melainkan kehendak sadar sebuah komunitas yang secara asali memiliki cita-cita hidup bersama. Dan ide redistribusi lahan, baik melalui pembatasan penguasaan maupun disinsentif kepengusahaan secara sui generis merupakan mandat konstitusi.

Dalam praktiknya, corak kebijakan ekonomi Indonesia terlalu mengabdi pada mekanisme pasar dan kurang menghadirkan negara sebagai regulator dan akselerator. Dalam konteks kapitalisme, negara memang hadir hanya jika ada ekses yang tidak dapat diselesaikan oleh pasar. Kini kita semakin paham, pandangan itu lebih bersifat ideologis daripada sebagai fakta empirik. Maka kehadiran negara dengan ide ekonomi berkeadilan yang porosnya redistribusi lahan menemukan kemendesakannya.

Solusi Praktis

Sebagaimana umumnya merancang kebijakan publik di Indonesia, problem praktisnya adalah adanya kesenjangan antara tataran normatif dan tataran praktis. Banyak sekali ide bagus namun tidak implementatif lantaran beberapa kendala teknis-administratif, seperti format otonomi daerah, asimetri kewenangan kelembagaan, dan arsitektur fiskal. Ini jelas tampak ketika ide ekonomi berkeadilan melalui rencana “pajak tanah” diumumkan, Pemerintah sibuk meredam kontroversi dan kebingungan yang timbul, alih-alih menjelaskan konsep dasar, visi, dan rencana aksi yang artikulatif dan jelas. Sudah diduga, di tengah bombardir gugatan publik yang mengarah pada “instabilitas pasar” dan potensi kegaduhan, ide bagus ini lalu tenggelam.

Pemerintah sebaiknya tidak menunda, melainkan menyusun peta jalan yang komprehensif dan layak diterapkan. Ide mengoptimalkan instrumen fiskal berupa “pajak tanah” layak didukung, dengan basis penguasaan dan pengusahaan. Penguasaan lahan berlebih, selain tidak sesuai dengan visi reforma agraria dan UU di bidang pertanahan, juga merupakan sumber ketimpangan karena sentralisasi alat produksi pada segelintir orang dan kelompok. Pengusahaan juga menjadi basis pengenaan, karena lahan tidak produktif (underutilized land) bertentangan dengan fungsi tanah sebagai hak milik maupun alat produksi.

Pemilihan jenis pajak dan dasar pengenaan pajak juga perlu dipertimbangkan dengan saksama, terutama mencakup aspek kesederhanaan administrasi dan keadilan. Saat ini setidaknya kita memiliki beberapa jenis pajak atas tanah, baik dikelola oleh Pusat maupun Daerah. Ada PPh atas pengalihan hak atas tanah/bangunan (PPh Final) yang dipungut Pusat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang dipungut Daerah, PBB Sektor P3 (Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan) yang dikelola Pusat, dan PBB Sektor P2 (Perdesaan dan Perkotaan) yang dikelola Daerah. Meskipun capital gain tax cukup ideal, tapi sulit diterapkan karena membutuhkan basis data yang akurat dan integrasi administrasi pertanahan yang baik. Dalam jangka menengah, Pemerintah sebaiknya memaksimalkan peran jenis pajak yang ada supaya kebijakan ini segera dapat diimplementasikan dan berdampak positif.

Problem asimetri kewenangan perlu segera diurai. Untuk mengatasi aksi spekulasi, PPh Final dan BPHTB dapat dioptimalkan dengan skema tarif final progresif, semakin tinggi untuk yang menjual tanah di bawah waktu tertentu. Selanjutnya terhadap underutilized land, Pemerintah dapat menggunakan PBB tarif progresif, agar ada disinsentif tiap tahun bagi lahan menganggur. Maka UU PBB dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah,  dan Peraturan Pemerintah untuk mengkoordinasikan perlu segera dibuat.

Meski solusi ini membutuhkan perubahan aturan dan koordinasi yang baik, secara teknis paling mungkin diterapkan dalam jangka menengah dan dapat menjadi solusi bagi problem ketimpangan. Pemerintah sebaiknya teguh dengan gagasannya, berani melawan arus penolakan para tuan tanah dan mafia pemburu rente, agar bumi, air, udara, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sungguh-sungguh digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru karena negara hadir mewujudkannya.

Artikel Terkait

Terpopuler