Pajak Bumi dan Bangunan Sebaiknya Dihapus?

Pajak Bumi dan Bangunan Sebaiknya Dihapus?

oleh Yustinus Prastowo

“Perpajakan harus menjadi seni – demikian Jean Baptiste Colbert suatu ketika berkata – laksana mencabuti bulu angsa sebanyak mungkin tanpa si angsa merasa kesakitan. Mari jernih dan adil, tanpa perlu menghujat, mencela, atau berlagak seperti pahlawan yang paham semua masalah dan tahu obatnya. Menjadi warganegara yang baik melalui perpajakan adalah sehebat-hebatnya pahlawan, karena dalam tiap kontribusi kita bersemayam hak liyan sebagai sesama warga. Dan orang-orang desa yang polos dan jujur itu bangga menjadi pembayar PBB yang taat sebagai tanda cinta dan setia pada negara.”

 

Gambar forumpajak.org

Ruang publik kembali dibikin heboh soal pajak. Sumbernya adalah artikel bertajuk “Pajak Bumi dan Bangunan” (Kompas, 28 Juni 2017) yang ditulis Pak Daoed Joesoef (DJ). Beliau adalah mantan Mendikbud di era Orde Baru yang di usia sepuhnya tetap produktif menulis dan memiliki ketajaman analitik yang luar biasa. Tumben sekali, Pak DJ kali ini menulis tentang hal yang sangat spefisik, di luar kebiasaan, yakni tentang PBB. Tulisan ini lantas menjalar (viral), lantaran kontroversi PBB ditilik dan diramu dengan teori perpajakan, termasuk perspektif keadilan. Tentu saja sumbang gagasan Pak DJ ini amat berharga sebagai sebuah kritik. Saya pun satu barisan dengan beliau untuk membela keadilan pajak, terutama bagi kelompok tidak mampu.

Meski demikian, patut disayangkan kegagalan beliau meletakkan isu “keadilan pajak” pada diskursus yang lebih objektif, dan terlalu banyak bumbu yang justru melunturkan bobot kritiknya. Bangunan argumen juga tidak kokoh betul, karena tidak memijak konteks, fakta empirik, terutama kegagalan menangkap esensi PBB di regulasi dan relevansinya dengan demokrasi dan otonomi daerah. Ini bukan kali pertama. Beberapa waktu silam, Menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan (FMB) juga ingin menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ide itu sontak menuai pro dan kontra. Layaknya tiap gagasan populis yang menjual keberpihakan pada rakyat, sambutan hangat segera diraih. Sebaliknya, tak sedikit yang mempersoalkan ide sang menteri mulai dari upaya mencari popularitas, tak paham duduk perkara, dan membuat banyak kepala daerah meradang karena pundi-pundi pendapatan akan tergerus.

Bahkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, sewaktu menjabat Gubernur DKI pun pernah salah paham terhadap PBB yang dianggap sebagai warisan kolonial dan tidak adil. Bedanya, Ahok kemudian berhasil memahami esensi PBB dengan baik dan bahkan merumuskan insentif yang sangat penting dan adil bagi warga Ibukota. Sungguh sayang jika diskursus soal PBB ini kehilangan bobot dan relevansi karena berhenti sebagai sensasi tanpa landasan konseptual dan pemahaman faktual yang kokoh. Maka saya hendak mengiris secuil bagiannya untuk dielaborasi agar menjadi secercah terang yang mengurangi kesalahpahaman.

Pandangan Pak DJ mirip dengan FMB yakni pengenaan PBB selama ini tidak jelas dan memberatkan, bertentangan dengan prinsip “ability to pay” dan tidak Pancasilais karena tidak manusiawi! Ketidakjelasan agaknya disebabkan dasar pengenaannya – Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) – yang dianggap tidak mencerminkan nilai sebenarnya. NJOP memicu aksi spekulasi yang membumbungkan harga dan akhirnya memberatkan beban wajib pajak. Agar penilaian ini berdasar, FMB pun menyelipkan pembenaran yang berbau teologis bahwa Tuhan hanya sekali menciptakan bumi tetapi kenapa tiap tahun dipajaki? Bukankah pungutan tiap tahun ini warisan kolonial yang tak sepantasnya diteruskan sebuah negara demokratis? Pandangan FMB, yang diikuti DJ ini layak ditilik lebih lanjut agar diperoleh kejernihan pemahaman.

Pajak adalah beban bagi rakyat. Adagium kuno mengatakan bahwa tak ada seorang pun rela membayar pajak, maka pemerintah diberi kewenangan memaksa. Meski ada beragam teori yang menjelaskan mengapa pajak harus ada, namun semua sepakat bahwa pajak itu penting. Pajak adalah satu sisi dari koin eksistensi sebuah negara. Yang membedakan pungutan pajak di zaman kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan adalah relasi antara negara dan warganegara. Sejarah perpajakan adalah kisah peradaban yang pasang surut oleh pemberontakan hingga lahir seloka taxation without representation is robbery. Partisipasi warga tercermin dalam penetapan beban pajak oleh pemerintah dan DPR melalui Undang-undang. Adam Smith (1723-1790) merumuskan empat prinsip pemajakan yang kini umum diterima: keadilan (ability to pay), kepastian hukum (certainty), kenyamanan (convenience of payment), dan efisiensi.

Empat prinsip Adam Smith ini patut dijadikan lensa analisis terhadap PBB, dan Pak DJ pun meminjam prinsip pertama sebagai titik tolak kritiknya. Prinsip “ability to pay” (Kemampuan Membayar) berakar pada pemikiran Plato (iustitia distributiva), Aristoteles, Thomas Aquinas (secundum suum possibilitatem et secundum aequalitatem proportionis), hingga pemikir modern Eropa seperti Thomas Mun dan Francis Faurier. Sejak Thomas Hobbes dan terutama John Locke, di samping prinsip “ability to pay”, juga berkembang prinsip lain yaitu “benefit principle”: seseorang membayar pajak seturut dengan perlindungan yang didapat dari negara. Kelemahan prinsip “ability yo pay” adalah adanya kesenjangan antara mereka yang membayar pajak (kelompok kaya) dan manfaat pajak yang justru seringkali tidak mereka nikmati. Prinsip Manfaat mendasarkan pengenaan pajak pada manfaat yang diperoleh wajib pajak, maka semakin besar manfaat yang diperoleh warganegara, semakin tinggi pula beban pajaknya. Analoginya adalah seseorang yang membeli polis asuransi untuk mendapat pertanggungan. Semakin tinggi nilai pertanggungan, semakin besar premi yang harus dibayar. Lalu tepatkah jika kelompok miskin yang paling membutuhkan layanan pemerintah justru membayar pajak lebih tinggi?

Dalam praktik, kedua prinsip ini saling melengkapi karena selalu ada kesenjangan antara siapa yang wajib membayar (ability to pay) dan siapa yang paling mendapat manfaat (benefit). Kekurangan Prinsip Manfaat dilengkapi dengan pengorbanan kelompok kaya membayar pajak, dan sebaliknya kelemahan Prinsip Kemampuan Membayar dilengkapi oleh Prinsip Manfaat yang memperlebar jumlah pembayar pajak. John Stuart Mill – melampaui Locke dan Montesquieu – membela Prinsip Kemampuan Membayar namun menolak pajak progresif. Menurut Mill, orang tidak sekedar dituntut membayar yang diperoleh dari negara, tapi negara sendiri bertanggung jawab tidak sekedar kepada mereka, namun justru harus melindungi kelompok tidak mampu. Mill menyebutnya pengorbanan yang setara (equal sacrifice) bagi kepentingan bersama. Melompat ke masa depan, teori ini kemudian dikembangkan para ekonom marjinalis seperti Francis Edgeworth, Henry Sidgwick, dan Arthur Pigou ke teori hasil lebih yang semakin berkurang (declining utility of income). Kelak, di abad ke-20, ramifikasi semakin berbiak dan menghasilkan pendekatan Good Tax System.

PBB adalah salah satu jenis pajak tertua, seusia pajak itu sendiri. Sejak zaman Mesopotamia, Mesir Kuno, Yunani, Romawi, era kekhalifahan Islam, hingga zaman modern, pajak atas tanah dan hasilnya selalu ada. Yang tidak sanggup membayar pajak tanah karena keadaan, harus membayar dengan “corvee” (kerja tanpa upah). Kepemilikan dan pemanfaatan tanah merupakan dasar pengenaan pajak yang adil karena tanah adalah representasi modal dan potensi kekayaan. Indonesia sendiri mengenal pajak atas tanah sejak sistem upeti di zaman kerajaan, landrent dan landrente di era kolonial, hingga pajak atas hasil bumi (UU No. 14 Tahun 1951). Pada 1 November 1965, Pajak atas Hasil Bumi diubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Akhirnya melalui UU No. 12 Tahun 1985, pemerintah memberlakukan PBB dan menghapus Pajak Rumah Tangga 1908, Verponding Indonesia 1923, Verponding 1928, Pajak Kekayaan 1932, Pajak Jalan 1942, dan Pajak Hasil Bumi/IPEDA. Hampir seluruh penerimaan PBB dibagihasilkan ke daerah, dan melalui UU No. 28 Tahun 2009 PBB sektor perkotaan dan perdesaan diserahkan sepenuhnya ke Pemda agar dekat dengan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Ini sesuai konsep “fiscal federalism” dalam teori perpajakan, bahwa yang diberi kewenangan memungut dan mengelola adalah institusi yang bertanggung jawab terhadap eksternalitas tanah/bangunan.

Meski masih memiliki beberapa kelemahan, PBB merupakan pajak dengan sistem administrasi terbaik dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terpenting. Tiap jengkal tanah memiliki Nomor Objek Pajak (NOP). Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) adalah administrasi modern yang dilengkapi dengan pendataan satelit yang canggih dan cukup akurat. Untuk memperoleh NJOP yang tepat, penilaian berkala dilakukan dengan kombinasi Zona Nilai Tanah (ZNT) dan kelas tanah. Dengan tarif tertinggi hanya 0.3%, sebenarnya PBB tidaklah memberatkan apalagi UU memberikan pengurangan hingga 75% bagi wajib pajak tak mampu (orang miskin, pensiunan PNS/TNI/Polri, Veteran), pengurangan karena kondisi objek (banjir, gagal panen, bencana alam), pengurangan hingga 50% karena tujuan tertentu (pendidikan dan kesehatan), bahkan pengecualian untuk objek pajak tertentu (kegiatan nirlaba yang tujuannya murni sosial, termasuk pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan, dll).

Pemprov DKI misalnya, berani melangkah lebih jauh dengan memberikan pembebasan PBB atas objek yang nilainya tidak melebihi Rp 2 milyar. Dengan demikian litani tuduhan bahwa PBB tidak adil, memberatkan, kejam, tidak demokratis – terbantahkan. Di berbagai belahan dunia, termasuk negara maju sekalipun, pajak kebendaan yang bersifat objektif – pertama-tama dicari objeknya baru subyeknya – tidak sulit ditemukan, antara lain pajak atas properti. PPN pun merupakan pajak tidak langsung yang menyasar konsumsi masyarakat tanpa mempedulikan daya beli. Lantas UU dirancang dengan mengecualikan pengusaha kecil, barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak dikecualikan sebagai objek, dan barang tertentu yang bersifat strategis dibebaskan.

Lugasnya, dengan berbagai batu uji prinsip perpajakan dan praktik pemajakan, PBB sama sekali tak layak dihapus. Bahwa ada administrasi dan praktik pemungutan yang belum baik, mari kita lakukan perbaikan yang menyeluruh, agar sistem pajak kita berkeadilan. Bahkan dari pendekatan teori demokrasi, pajak adalah salah satu instrumen yang efektif untuk mengontrol pemerintah karena kontribusi wajib warganegara dalam relasi dialektis hak-kewajiban. Dengan berpartisipasi membayar pajak, warganegara berinvestasi pada demokrasi dan dapat menggunakan haknya untuk menuntut layanan publik yang baik. Kepatuhan pajak yang tinggi juga melegitimasi pembangkangan sipil (civil disobedience) apabila negara abai terhadap hak warganegara. PBB justru sangat efektif untuk menjadi instrumen kontrol itu karena coraknya yang partisipatif, menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.

Sistem dan praktik perpajakan Indonesia memang belum sepenuhnya baik, namun arah menuju perbaikan rasanya cukup jelas dan meyakinkan. Bukankah pengampunan pajak yang baru saja dilakukan adalah bentuk kerelaan negara untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk memaksa, dan memilih berdamai dengan warganya? Lalu kini disahkan UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang tujuannya bukan untuk mengobok-obok privasi warga dan menambah beban pajak, melainkan menciptakan level bermain yang sama: yang tingkat kemampuan ekonominya sama, membayar pajak sama. Logika permainan pajak sederhana: kawinkan saja siapa (identitas) melakukan apa (aktivitas). Ini pekerjaan rumah bersama.

Akhir kata, ketimbang berlebihan menuduh Pemerintah zalim, kejam, atau tak berperikemanusiaan terhadap warganya, mari bersama membangun kesadaran perpajakan, memperluas kegotong-royongan, meningkatkan kepatuhan, ikut mengawasi praktik pemungutan – di atas prinsip “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”. Banyak pengemplang pajak yang bersorak gembira menunggangi pembelokan berita dan tuduhan-tuduhan menyesatkan, sehingga Pemerintah disibukkan dengan klarifikasi, menjadi surut nyali, lalu berkompromi.

Perpajakan harus menjadi seni – demikian Jean Baptiste Colbert suatu ketika berkata – laksana mencabuti bulu angsa sebanyak mungkin tanpa si angsa merasa kesakitan. Mari jernih dan adil, tanpa perlu menghujat, mencela, atau berlagak seperti pahlawan yang paham semua masalah dan tahu obatnya. Menjadi warganegara yang baik melalui perpajakan adalah sehebat-hebatnya pahlawan, karena dalam tiap kontribusi kita bersemayam hak liyan sebagai sesama warga. Dan orang-orang desa yang polos dan jujur itu bangga menjadi pembayar PBB yang taat sebagai tanda cinta dan setia pada negara.

Bekasi, 29 Juli 2017
Salam hangat

Artikel Terkait

Terpopuler