Pajak: Suksesi dan Otonomi

Di sebuah prasasti dengan titimangsa 800 tahun Sebelum Masehi, terpampang pahatan dua sosok gagah lengkap dengan pakaian kebesaran. Yang satu adalah Sargon, Raja Assyiria, dan satunya adalah kepala badan pajak. Dalam gambar itu terlukis tinggi keduanya hampir sama. Ini menandakan betapa pentingnya jabatan seorang kepala badan pajak, bahkan di era Assyiria. Saya lantas teringat Joseph Alois Schumpeter, Menteri Keuangan Austria tahun 1919, guru dari Paul Samuelson dan James Tobin, dan penemu konsep “creative destruction”.

Pada 1918, Schumpeter menulis artikel masyur berjudul ‘The Crisis of Tax State’. Satu hal penting selain ramalan bahwa pajak adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari negara modern, Schumpeter juga membabar fakta bahwa sejarah peradaban manusia adalah sejarah perpajakan. Melalui penelusuran pada sejarah pajak – demikian Schumpeter – manusia mampu memahami sejarah peradaban. Lugasnya, jatuh bangunnya sebuah peradaban atau rezim amat terkait dengan kebijakan pajak yang diambil.

Kita tentu tak sulit mengambil contoh, semisal di Amerika Serikat dan beberapa negara maju dengan demokrasi yang sudah matang. Kebijakan pajak menjadi panggung kontestasi perebutan simpati pemilih dan amat menentukan elektabilitas seorang kandidat. Baru-baru ini Donald Trump memenuhi janjinya untuk melakukan tax reform – sebuah istilah yang untuk kaum Republiken diidentikkan dengan pelonggaran pajak, penurunan tarif, dan penambahan insentif. Tak ketinggalan Indonesia pun sedang melakukan tax reform pasca pelaksanaan program amnesti pajak. Lalu seberapa penting pajak di Indonesia?

Pentingnya institusi pemungut pajak, Ditjen Pajak, jelas tercermin dari ramainya pemberitaan seputar suksesi dirjen pajak. Sekurang-kurangnya sejak akhir 2014, ketika pertama kali lelang jabatan dilakukan, institusi dan jabatan dirjen pajak membetot perhatian publik. Pajak adalah nadi peradaban, yang mampu mengalirkan nyawa kehidupan ke dalam seluruh organ dan kapiler negara ini. Pajak adalah representasi paripurna demokrasi partisipatif, perwujudan kegotong-royongan sekaligus campur aduk antara patriotisme dan pengkhianatan.

Di tahun 2017 inipun tak ada institusi setingkat eselon 1 yang mendapat perhatian publik begitu besar selain Ditjen Pajak. Institusi ini adalah muara dari banyak kepentingan, tempat berkaitkelindannya harapan, aspirasi, etos, pengabdian, hak, dan kewajiban. Di banyak negara bahkan institusi perpajakannya sudah jauh lebih kuat, semi otonom, menerapkan sistem administrasi yang mumpuni, memiliki aparatur yang profesional, dan mendapat dukungan politik yang kuat. Meski data menunjukkan otonomi bukan satu-satunya jaminan bagi akselerasi pencapaian target pajak.

Saya lantas teringat Kaisar Augustus, penguasa Romawi di abad 3 SM, yang kemudian dijuluki “Master Tax Strategist”. Secara brilian Augustus memisahkan fungsi pembuat kebijakan pajak (Senate) dengan lembaga pemungut pajak (Publicani). Ia sendiri memiliki kekuasaan, kendali, dan akses terhadap dua lembaga ini. Jadilah sistem perpajakan Romawi sebagai awal mula dan bayang-bayang lahirnya sistem perpajakan modern, yang melakukan pemisahan fungsi dan praktik pemungutan pajak yang didasarkan pada sistem administrasi dan tata kelola yang baik.

Pasang surut lembaga perpajakan dan dinamika kontestasi kebijakan pajak mewarnai hampir seluruh jejak sejarah hingga zaman ini. Indonesia sendiri termasuk cukup tertinggal dan menyadari ketertinggalan ini. Diukur dan ditilik dari banyak sisi, sistem perpajakan Indonesia memang belum ideal dan jauh dari efektif. Tentu saja banyak hal harus dipikirkan dan dirancang dengan baik. Era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejatinya menghembuskan semilir angin sejuk perubahan. Presiden sendiri menghendaki otonomi lembaga pemungut pajak agar pemungutan pajak lebih efektif karena didukung institusi yang kuat, kredibel, kompeten, berintegritas. Terlebih dalam corak ketatanegaraan kita, kedudukan sebuah institusi kerap melambangkan kuasa dan pamor. Bisa dibayangkan jabatan seorang dirjen pajak yang memiliki banyak sekali kewenangan menurut Undang-undang, harus berinteraksi, berkoordinasi, bahkan bekerja bersama institusi setingkat menteri dan lembaga negara?

Otonomi lembaga pemungut pajak ketika dirancang pastilah mengandaikan beberapa pertimbangan. Saya hendak menyebutkan beberapa. Pertama, otonomi berarti upgrade atau peningkatan kapasitas dan kedudukan, agar dapat lebih efektif bekerja dalam bingkai relasi ketatanegaraan. Kedua, transformasi adalah pemanfaatan momentum. Jika transformasi bermakna perubahan, maka perubahan ke arah yang lebih baik adalah waktu yang tepat membenahi elemen-elemen institusional agar kompatibel dengan kebutuhan dan tantangan baru. Ini mencakup perangkat struktural, teknis, dan sumber daya insani. Ketiga, pemaksaan. Perubahan besar berarti pula pemaksaan, agar prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan tersedia secara formal. Semisal identitas tunggal, pembaruan teknologi informasi, revisi Undang-undang, perbaikan tata kelola.

Maka mometum suksesi dirjen pajak seyogianya dijadikan momentum untuk merefleksikan kembali esensi dan eksistensi otoritas pajak. Jika esensi otoritas pajak cukup gamblang dibabar oleh sejarah, maka eksistensinya perlu dipikirkan secara saksama. Ini adalah saat yang tepat untuk duduk bersama, saling berbicara dan mendengar, melibatkan seluruh pemangku kepentingan – untuk melukis bentuk dan merangkai cerita tentang perpajakan kita di masa mendatang. Otonomi tentu saja bukan mantra ampuh yang akan menyelesaikan semuanya. Justru otonomi adalah katalis dan awal yang diperlukan agar perubahan itu terjadi, termasuk memperbaiki praktik pemungutan pajak di Daerah.

Presiden Jokowi telah berkomitmen membangun institusi perpajakan yang mandiri, sejak di Nawacita hingga disodorkannya RUU KUP ke DPR dan saat ini sedang dibahas. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan bahwa kebijakan Presiden ini sekarang ada di tangan para wakil rakyat. Saya kira semua sepakat bahwa kita butuh membangun sistem perpajakan yan lebih baik, berkeadilan dan berkepastian hukum – yang salah satunya melalui otonomi Ditjen Pajak.

Dan kita pun harus menyepakati, bahwa menjadi otonom berarti siap berubah menjadi lebih baik. Yang tak mau berubah, wajib digusur dan ditinggalkan. Bertambahnya kekuasaan dan naiknya kedudukan menggendong tanggung jawab lebih besar, yakni tidak boleh ada penyimpangan dan penyelewengan. Model kepemimpinannya kolektif-kolegial-partisipatif. Sistem “reward and punishment” harus dijalankan dengan baik. Institusi inipun kelak harus diawasi oleh lembaga independen yang kuat. Dengan demikian “check and balances” terjadi, kesetaraan hak dan kewajiban resiprokal antara negara dan warga negara dijamin.

Kini, ketika suksesi dengan mulus terjadi, rasanya gagasan ini patut diwacanakan lagi dengan diskursus yang lebih substansial, bukan sekadar pro kontra dangkal. Ken Dwijugiasteadi telah mengawal program amnesti pajak dengan baik, sehingga kesadaran pajak bertumbuh. Pajak telah menjadi bagian budaya baru dan tak sulit ditemui menjadi bahan percakapan di sudut sudut ruang publik. Meski kepatuhan belum sebaik yang dibayangkan, kita percaya Robert Pakpahan sebagai penerima tongkat estafet adalah sosok yang memiliki modal dan bekal cukup menjadi pembaru. Racikan kompetensi yang unggul, kepribadian yang baik, jejaring yang luas, dan keberterimaan di publik akan jadi bekal yang memadai.

Inilah saatnya insan pajak (fiskus) membuktikan bahwa otonomi itu layak diberikan. Di bawah kepemimpinan Robert Pakpahan, tersedia ruang dan kesempatan yang cukup leluasa untuk meraih kembali simpati dan dukungan publik. Kebenderangan (clarity), kepastian (certainty), dan keajegan (consistency) perlu ditunjukkan sebagai ciri dan corak praktik perpajakan. Tentu tetap memberi ruang penegakan hukum yang terukur dan selektif, demi menciptakan efek jera dan memberi sinyal perubahan. Seni perpajakan adalah meracik takaran yang tepat agar aneka kepentingan dan aspirasi itu bertemu dan memenangkan semua pihak.

Saya amat mendukung cita-cita ini. Bangsa Indonesia yang ingin menjadi besar dan tegak mandiri membutuhkan perubahan ini. Tanpa perlu berpanjang lebar dan membuang waktu, mari kita bergandeng tangan menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, dan kita memang siap menyongsong itu, melalui sikap, tutur, tindak, dan laku yang terpercaya. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sangat dipercaya publik, rasanya kita patut berharap sekaligus terlibat. Pilihan bergantung pada Anda: ingin jadi pembawa panji perubahan dengan segala komitmen, atau tetap tinggal diam terkubur masa lalu. Ini adalah titik tanpa kembali (point of no return). Maka, kenakan sabuk pengaman Anda, sekarang!

Bekasi, 5 Desember 2017
Salam hangat

Yustinus Prastowo

Artikel Terkait

Terpopuler