Prahara Perpajakan di Era Digital

FacebookTwitterWhatsAppLineGoogle+

Prahara Perpajakan di Era Digital

Oleh Fajar Nugraha

Tahun 2016 menjadi tahun yang cukup merepotkan bagi tim legal dan perpajakan di Perusahaan Google. Sejak awal tahun 2016, Google harus menghadapi tuntutan dari otoritas perpajakan Inggris Raya. Bahkan, otoritas pajak Prancis juga melakukan “penggerebekan” di pagi hari pada bulan Mei untuk mengungkap kasus perpajakan Google di Prancis yang diduga melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh Google yang dianggap membayar pajak lebih kecil di negara-negara Eropa tempat mereka meraup untung, disertai dengan pelaporan penjualan yang justru dilakukan di Irlandia.

Hal tersebut mungkin terjadi karena terdapat loophole dalam struktur perpajakan internasional, sehingga Google dapat memusatkan administrasinya di kantor pusat Eropa yang berada di Irlandia yang notabene-nya memiliki tarif pajak badan yang lebih rendah dibandingkan Inggris Raya. Perilaku Google –sebuah perusahaan Amerika Serikat, yang membayar sebagian besar pajaknya di Amerika Serikat- tersebut sebenarnya merupakan salah satu strategi Tax Planning yang sah untuk dilakukan.

Otoritas perpajakan Prancis mengejar EUR 1,6 miliar atas pajak korporasi dan PPN Google, setelah sebelumnya Google hanya membayar pajak sebesar EUR 5 juta dari pendapatan sebesar EUR 225,4 juta di Prancis pada tahun 2014. Sebelumnya, Google juga mengalami persengketaan pajak dengan Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) -otoritas perpajakan Inggris Raya- atas rendahnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Inggris namun bermarkas pusat di luar negeri. Meskipun Inggris merupakan salah satu pasar terbesar Google dengan nilai penjualan mencapai EGP 3,8 miliar, namun Google hanya membayar pajak sebesar EGP 20,4 juta pada tahun 2013. Inggris juga berhasil memungut pajak dari Google berkat Diverted Profits Tax atau dikenal secara internasional sebagai “Google Tax“. Pajak ini dianggap sebagai bentuk kompromi Pemerintah Inggris dengan Google.

Diverted Profit Tax merupakan pajak agresif sebesar 25 persen dari keuntungan perusahaan yang belum berwujud Bentuk Usaha Tetap (BUT), bila terbukti keuntungannya dibawa ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Akhirnya, pada Januari 2016 Google menyetujui pembayaran pajak sebesar GDP 130 juta kepada Inggris, meskipun menurut berbagai kalangan nilai tersebut masih jauh dari nilai yang seharusnya dibayarkan oleh Google. Selain itu Google telah menyetujui perubahan sistem akuntansinya, sehingga proporsi aktivitas penjualan yang terdaftar di Inggris lebih tinggi daripada di Irlandia.

Polemik yang dihadapi oleh perusahaan digital seperti Google tidak hanya ramai di belahan bumi bagian barat saja. Thailand –salah satu negara di Asia Tenggara- pun tengah melakukan pengkajian untuk memperketat regulasi pemungutan pajak bagi perusahaan berbasis teknologi dan internet. Indonesia juga turut aktif dalam menegakkan perpajakan perusahaan digital. Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Ditjen Pajak, sejak pertengahan tahun 2016 telah mengeluarkan peringatan keras bagi Google yang dinilai kurang patuh dalam melakukan pembayaran pajak di indonesia. Sebab sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh Google di Indonesia dibukukan di kantor pusat Asia Pasifik yang bermarkas di Singapura. Jika terbukti melakukan penghindaran perpajakan, Google berpotensi membayar lebih dari USD 400 juta hanya untuk pajak tahun 2015 saja. Karena statusnya yang bukan BUT, maka Google tidak wajib memungut PPN dari setiap pengguna jasanya. Dengan demikian, tidak hanya kehilangan potensi pajak badan, namun Indonesia juga berpotensi kehilangan PPN dari setiap pengguna jasa Google.Selain Google, Ditjen Pajak juga menargetkan Facebook (khusus di Indonesia) yang diperkirakan memiliki pendapatanmelalui iklan berkisar Rp 3 triliun sampai dengan Rp 4 trilliun (USD 221 million to USD 295 million) per tahun (pendapatan di Indonesia).

Upaya Ditjen Pajak dalam “mengejar pajak” perusahaan berbasis digital sangat beralasan, sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan pengakses internet yang mencapai 132,7 juta orang[1]. Dengan kondisi tersebut ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar pengakses internet menggunakan jasa Google, setidaknya untuk membantu mencari laman yang kita inginkan (belum lagi fitur AdSense-nya), Indonesia menjadi pasar yang sangat prospektif bagi Google dalam mencari keuntungan. Berdasarkan joint study yang dilakukan oleh Google dan Temasek atas potensi ekonomi digital di ASEAN, Indonesia merupakan negara yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 39% per tahun pada sektor ekonomi digital. Pada tahun 2025, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan pasar e-commerce terbesar di ASEAN dengan nilai yang mencapai USD 46 miliar dari USD 1,7 miliar di tahun 2015.

Sumber: Temasek

Studi dilakukan secara spesifik dengan membahas potensi negara-negara ASEAN dalam empat sektor ekonomi digital yang terdiri atas e-commerce, online travel, ride-hailing, dan digital ads. Berdasarkan proyeksi kajian tersebut, diperkirakan digital ad spending Indonesia pada tahun 2019 akan mencapai USD 4,92 miliar. Hal tersebut mungkin terjadi, sebab digital ad spending Indonesia telah meningkat hampir 4 kali lipat dari USD 230 juta pada tahun 2013 menjadi USD 830 juta pada tahun 2015[2].

Dilihat dari potensi ekonomi digital tersebut, dalam hal perusahaan digital dikenakan pajak setidaknya 10% (menurut tarif PPN) atas potensi nilai e-commerce yang mencapai USD 46 miliar, maka terdapat potensi penerimaan pajak mencapai USD 4,6 miliar atau sekitar Rp 340 triliun[3] pada tahun 2025. Namun, agar dapat menangkap potensi tersebut pemerintah membutuhkan alat pancing yang kuat, sehingga dapat meyakinkan Google dan perusahaan digital lainnya untuk mengubah dirinya menjadi BUT dan membayar pajak dengan lebih patut. Selama ini, perjanjian dan pendapatan atas advertising tidak dilakukan oleh entitas Google di Indonesia, tetapi dilakukan oleh Google Singapura. Hal tersebut menyebabkan kompleksnya upaya agar Google dapat membayar pajaknya dengan lebih patut di Indonesia.

[1]Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII)

[2]e-Marketer.

[3]asumsi kurs IDR 13.500

Artikel Terkait

Terpopuler

More in Artikel
Pajak dan Rahim Ibu Pertiwi
Mewaspadai Efek Domino Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Baru Amerika Serikat
Menyoal Modernisasi
Close