Selamat datang, Era Baru Perpajakan….

Selamat datang, Era Baru Perpajakan….

oleh Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif CITA – Center for Indonesia Taxation Analysis
 
Senin 24 Juli 2017, adalah hari bersejarah. Pandangan fraksi-fraksi di Komisi XI DPR menyetujui Perppu Nomor 1/2017 untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR. Persetujuan ini diberikan dengan catatan perbaikan yang penting diperhatikan. Hal ini tentu saja menggembirakan, di tengah upaya Pemerintah membangun sistem perpajakan yang kuat dan kredibel, melalui program reformasi pajak. Di awal, saya tak sungkan mengucapkan “Selamat datang era baru perpajakan!”
 
Ibarat seseorang yang bercita-cita membangun sebuah rumah, lengkap dengan mimpi dan imajinasi tentang arsitektur, konstruksi, desain interior, bahkan perekabayangan tentang tempat tinggal yang nyaman bikin kerasan – semua musti dimulai dengan tahapan yang benar. Disetujuinya Perppu ini oleh DPR ibarat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang memberi kepastian tentang boleh tidaknya rumah baru didirikan. Pasca mengantongi IMB, kita bisa lebih fokus membangun rumah dan menyelesaikannya dengan baik.
 
Tanpa IMB, rumah tidak bisa kita bangun, atau setidaknya jika dipaksakan kita akan mendirikan bangunan ilegal. Sebaliknya, meski mengantongi IMB, jika kantong cekak dan tak siap dengan rencana anggaran, arsitektur, dan prasyarat lainnya, rumah itu hanya berdiri di atas kertas ijin, tak akan pernah nyata berdiri dan kita mukimi.
 
Jika analogi ini kita patrapkan pada proyek reformasi pajak, ada dua hal saling mengandaikan: prasyarat agar reformasi berjalan, dan agenda supaya program ini tuntas. Kini saatnya kita beranjak masuk, menilik jantung soal yang lebih mendasar. Usai mengantongi IMB, kita mulai bisa menyiapkan desain, rencana konstruksi, anggaran, termasuk bagaimana kelak rumah ini dihuni, siapa yang berhak, dan budaya macam apa yang ingin dirawat dan dikembangkan.
 
Gambar sistem perpajakan sedang dilukis oleh Tim Reformasi yang melibatkan banyak pihak. Ringkasnya, kita ingin membangun sistem perpajakan yang kredibel, kuat, transparan, adil – dan ditopang otoritas pajak yang kuat, kompeten, berintegritas – termasuk memupuk partisipasi masyarakat wajib pajak yang secara sukarela gembira membayar pajak. Pajak untuk mengongkosi denyut nadi bangsa ini, demi mencapai cita-cita luhurnya.
 
Ada tiga prasyarat agar bangunan ini kelak tegak kokoh berdiri. Pondasi yang kuat, pilar yang kokoh, dan atap yang rapat dan teduh. Saya menyebut dua pondasi penting, UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang berkepastian hukum, berkeadilan, sederhana, dan partisipatif – sehingga menjadikan bangunan berdiri tegak-kuat. Semua aktivitas di atasnya akan terjamin aman dan nyaman. Satunya lagi adalah Nomor Identitas Tunggal (NIT).
 
Apabila esensi sistem perpajakan adalah mendeteksi “siapa (identitas) melakukan apa (aktivitas)”, kita dengan Perppu ini akan mengetahui aktivitas apa yang dilakukan masyarakat wajib pajak. Tetapi kita belum mengetahui secara persis, siapa yang melakukan itu. Karenanya NIT akan ampuh melengkapi Perppu ini agar sistem itu efektif, lantaran mampu mendeteksi dan menganalisis secara akurat. Akurasi ini menjadi penting karena akan menjamin pemilahan wajib pajak dalam klasifikasi patuh, kurang patuh, dan bandel. Dengan demikian seluruh proses penegakan hukum akan berjalan dengan selektif, terukur, tepat sasaran – dan pasti adil.
 
Pilar-pilar rumah itu adalah sistem administrasi yang sederhana, transparan, berkepastian. Pemajakan yang efektif didukung regulasi yang baik, maka UU PPh, UU PPN, UU Pengadilan Pajak – kelak akan menjadi pilar-pilar penyangga yang mampu memastikan ruang interaksi lebih terbuka, dialiri udara segar, dan memberi rasa jenak bagi banyak orang singgah dan tinggal. Dalam bahasa saya, administrasi itu bercirikan 3C (clear, certain, consistent).
 
Satu lagi komponen yang penting adalah atap yang rapat dan teduh. Atap semacam inilah yang membuat para tamu dan penghuni nyaman, jenak, dan produktif. Tak terganggu hujan dan terik, tetap bisa tenang bekerja. Saya mengidentifikasi dua hal penting sebagai atap. Budaya pajak yang bersendikan mutual trust (rasa saling percaya), yang tercermin pada semakin baiknya tutur, tindak, keputusan, dan mutu hubungan antara fiskus dan wajib pajak. Transparansi di satu sisi, mengandaikan akuntabilitas di sisi lain. Tuntutan pada kepatuhan, membutuhkan keteladan. Dan keteladanan hanya akan tercipta jika ada kepemimpinan yang efektif, ing ngarsa sung tulada dan menjalarkan kehangatan ke kapiler-kapiler organisasi, hingga lahir keserempakan langkah memandang satu visi.
 
Perppu ini ternyata baru awal, namun awal yang baik. Tetap dibutuhkan kerja keras untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, menciptakan rasa aman dan nyaman, menjauhkan skeptisisme dan kecurigaan akan penyimpangan, dan mengarahkan pengembangan sistem yang semakin mempermudah dan membebaskan. Ciri khas bangsa kita adalah mudah berpuas diri, lalu gagal membedakan visi dan misi, tujuan dan cara, prinsipal dan agen, hal penting dan kembangan. Era baru perpajakan ini justru membuka ruang partisipasi dan deliberasi yang sangat luas, karena baik buruknya kinerja perpajakan tidak cuma bergantung pada satu pihak, yaitu otoritas, tapi keseluruhan institusi dan fungsi: parlemen, asosiasi, akademisi, praktisi, masyarakat wajib pajak, intermediaries (akuntan, konsultan, penasehat hukum), masyarakat sipil, dan lainnya.
 
Sebelum jauh bermimpi, berimajinasi tentang rumah yang ingin kita bangun dan diami, tak berlebihan jika kita bersulang, merayakan pencapaian yang luar biasa ini sekaligus menjadi tantangan berat. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Pemerintah (jajaran Kemenkeu, terutama DJP dan BKF), DPR, OJK, Bank Indonesia, pelaku usaha sektor keuangan, dan masyarakat wajib pajak yang semakin dewasa dan matang. Disetujuinya Perppu ini merupakan pancaran wajah optimistik Indonesia, yang layak menaruh harap bagi masa depannya. Selamat datang era baru perpajakan, mari bergotong-royong membangun rumah di atas pondasi batu karang yang kokoh, bukan di atas pasir yang rapuh.
 
Baiklah kita mengingat Steve A. Bank yang mewanti-wanti, jika abad lalu pajak itu ibarat pedang, maka abad ini pajak akan jadi perisai agar menjadi pelindung bagi bisnis, negara, dan rakyat. Sebagaimana Aristides, Bapak Keadilan Pajak, dua milenium lampau bertitah:”Memungut pajak yang adil bukan hanya sekedar tanpa korupsi, tapi juga sekaligus membuat semua pihak senang dan bahagia.”
 
Salam bahagia
Jogja, 25 Juli 2017

Artikel Terkait

Terpopuler