Seri “Mengenal Panama Papers” (IV): Istilah-istilah dalam Panama Papers

FacebookTwitterWhatsAppLineGoogle+

CITA | 27 April 2016

Mengenal istilah panama paper

  1. Automatic Exchange of Information adalah adalah inisiatif hasil kerja sama G20 dan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berupa sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara secara otomatis. Pertukaran informasi secara otomatis meliputi: (a) pertukaran informasi secara otomatis untuk data pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra; dan (b) pertukaran informasi secara otomatis untuk informasi keuangan nasabah.
  2. BEPS Action Plan atau Rencana Aksi untuk Menangkal Erosi Basis Pajak dan Penggeseran Laba adalah rencana aksi yang dikeluarkan OECD dengan tujuan mengatasi kekhawatiran banyak negara terhadap masalah berkurangnya pendapatan pajak akibat perencanaan pajak agresif yang dilakukan secara terstruktur oleh perusahaan multinasional (MNCs). Yaitu berupa: (i) laporan kesimpulan sementara yang menandakan permulaan perdebatan atas isi laporan BEPS; (ii) rekomendasi bagi ketentuan domestik, seperti ketentuan CFC; (iii) rekomendasi untuk Model Convention, seperti ketentuan Permanent Establishment; (iv) rekomendasi ketentuan transfer pricing, seperti intangibles; (v) proposal Mutual Agreement Procedure (MAP), dan (vi) optimalisasi pajak dari digital economy.
  3. Bearer Shares (saham atas unjuk)  adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemilik saham tersebut sehingga jenis saham ini sangat mudah dialihkan.
  4. British Virgin Island (BVI) merupakan sebuah wilayah bekas koloniBritania Raya yang terletak di kawasan Karibia, sebelah timur Jamaika. Britania mengambil alih kepemilikan kepulauan ini dari Kerajaan Belanda pada 1672. BVI adalah salah satu negara suaka pajak yang populer.
  5. Controlled Foreign Corporation (CFC) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (tax haven countries) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (tax avoidance).
  6. Conduit Company/Paperbox Company/Special Purpose Company adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain, sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung.
  7. Double taxation adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali atas penghasilan ekonomi yang sama.
  8. Economic Substance Doctrine adalah bahwa suatu skema transaksi yang memiliki dampak berkurangnya beban pajak hanya dapat diakui apabila transaksi tersebut memiliki substansi ekonomi, dan mengandung pertimbangan selain pajak serta tidak semata-mata dilakukan untuk penghindaran pajak.
  9. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para Foreign Financial Institution (FFI) untuk memberikan laporan keuangan kepada International Revenue Service (IRS) mengenai akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan direct investment melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun indirect investment melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.
  10. General Anti Avoidance Rule yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi Wajib Pajak yang semata-mata bertujuan menghindari pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.
  11. Intermediary Bank merupakan bank yang berperan sebagai pihak ketiga yang berkoordinasi dengan bank penerima (beneficiary bank) untuk memfasilitasi transfer dana dan penyelesaian transaksi internasional.
  12. Limitation of Benefits adalah sebuah konsep yang menjelaskan siapa yang berhak untuk menikmati treaty benefit.
  13. Mossack Fonseca merupakan badan  hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1977 oleh Jürgen Mossack dan kemudian dikembangkan oleh Ramón Fonseca pada tahun 1986. Perusahaan ini menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri, dan manajemen aset. Perusahaan ini memiliki lebih dari 500 karyawan di 40 negara. Badan ini beroperasi atas nama lebih dari 300.000 perusahaan yang kebanyakan terdaftar di Britania Raya atau suaka pajak milik Britania.
  14. Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT) adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antar negara dengan tujuan untuk mengumpulkan dan bertukar informasi dalam  mengungkap suatu tindak kejahatan.
  15. Offshore Company merupakan perusahaan yang  berbadan hukum dan berada di wilayah yurisdiksi negara tax haven (suaka pajak), baik berupa perusahaan non residen ataupun pusat keuangan offshore (Offshore Financial Centers/OFC).
  16. Panama adalah sebuah negara yang terletak di tenggara Amerika Tengah, yang juga merupakan salah satu negara suaka pajak dengan indeks kerahasiaan bisnis keuangan tertinggi.
  17. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.
  18. Power of Attorney adalah surat kuasa, sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama seseorang lainnya.
  19. Secrecy Jurisdiction memiliki makna yang sama dengan Tax Haven, namun lebih menekankan pada kerahasiaan atau proteksi yang ditawarkan.
  20. Shell corporation (perusahaan cangkang) adalah perusahaan “bayangan”  yang tidak memiliki aktivitas operasional bisnis dan aset, dan sering digunakan sebagai “kendaraan” untuk melakukan aktivitas aksi korporasi, penghindaran pajak atau penggelapan pajak.
  21. Specific Anti Avoidance Rule adalah ketentuan anti penghindaran pajak seperti (i) transfer pricing, (ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, (iv)  controlled foreign corporation.
  22. Substance Over Form Principle merupakan salah satu doktrin anti-penghindaran pajak, di mana prinsip pemungutan pajak atas suatu transaksi didasarkan pada substansi ekonomi dan mengabaikan setiap bentuk legal-formalnya.
  23. Tax Abusive adalah upaya penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda.
  24. Tax Avoidance adalah suatu skema transaksi (bersifat legal) yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara.
  25. Tax Compliance atau Kepatuhan Pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak berusaha untuk mematuhi seluruh aturan pajak yang berlaku di negara-negara tempat mereka menjalankan usahanya, lalu memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakannya, dan berusaha untuk membayar pajak terutang di waktu dan tempat yang tepat sesuai dengan aturan perundangan.
  26. Tax Evasion adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (ilegal) dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.
  27. Tax Haven  (suaka pajak ) (i) merupakan  negara yang menerapkan sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pajak internasional, (ii) istilah yang diberikan kepada negara-negara yang tidak membebankan pajak atau membebankan pajak dalam  jumlah minimal dan  memberikan kemudahan perpajakan serta memiliki sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat.
  28. Tax Information Exchange Agreements (TIEA) adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antarnegara dengan tujuan untuk bertukar informasi di bidang keuangan dan perbankan yang berkaitan dengan data dan kewajiban perpajakan.
  29. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) adalah sebuah jaringan jurnalis global beranggotakan 185 jurnalis dari 65 negara yang berkolaborasi dalam aktivitas investigatif pengungkapan suatu berita. ICIJ didirikan pada tahun 1997 oleh wartawan senior Amerika Serikat Chuck Lewis, sebagai proyek dari Center for Public Integrity untuk memperdalam pengawasan jurnalisme, dengan fokus pada isu-isu : kejahatan lintas batas, korupsi, dan akuntabilitas kekuasaan.
  30. Thin Capitalization adalah keadaan di mana rasio pengakuan utang dibandingkan modal telah melebihi batas kewajaran. Pada umumnya, upaya ini dilakukan MNCs untuk meningkatkan jumlah pembiayaan utang di negara-negara dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan keuntungan atas pembebanan bunga sebagai pengurang pajak penghasilan badan.
  31. Transfer Pricing merupakan suatu metode penentuan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (affiliated company). Transfer Pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : (i) intra – company transfer pricing, (2) inter – company transfer pricing.
  32. Treaty Shopping adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak (withholding taxes) yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
  33. Ultimate Beneficiary Ownership (equitable ownership) adalah pemilik sesungguhnya  dari sebuah perusahaan atau pemilik sesungguhnya atas suatu rekening bank, yang seringkali identitas dan keberadaan nyadirahasiakan atau tidak diketahui.

Artikel terkait:

Seri “Mengenal Panama Papers” (I): Mengenal “Tax Haven” atau Suaka Pajak, dan Fakta Mencengangkan di Baliknya

* Seri “Mengenal Panama Papers” (II): Tax Avoidance vs Tax Evasion

Seri “Mengenal Panama Papers” (III): Memahami Beneficial Ownership (BO) Dalam Perpajakan

Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak

Artikel Terkait

Terpopuler

More in Artikel, Kamus
Seri “Mengenal Panama Papers” (III): Memahami Beneficial Ownership (BO) Dalam Perpajakan
Seri “Mengenal Panama Papers” (II): Tax Avoidance vs Tax Evasion
Seri “Mengenal Panama Papers” (I): Mengenal “Tax Haven” atau Suaka Pajak, dan Fakta Mencengangkan di Baliknya
Close