Tsunami Kasus Pajak di Tengah Reformasi

FacebookTwitterWhatsAppLineGoogle+

Tsunami Kasus Pajak di Tengah Reformasi

Yustinus Prastowo | Majalah GATRA edisi 1 Maret 2017 hal.24&25

Tsunami itu terjadi persis ketika Pemerintah sedang berupaya menyelamatkan performa penerimaan negara. Setelah bertahun-tahun mengalami shortfall penerimaan dan kepatuhan pajak yang rendah, program amnesti pajak cukup menjanjikan sebagai jembatan menuju reformasi perpajakan yang komprehensif. Apalagi kehadiran Sri Mulyani  menjadi angin segar bagi masa depan dunia perpajakan yang lebih kredibel dan akuntabel. Sayang, di tengah upaya menuntaskan program reformasi, terjadi kasus korupsi yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat pajak Handang Soekarno (HS) menjadi batu uji pertama. Tak sekedar mencoreng institusi perpajakan, peristiwa ini juga menodai upaya membangun kepercayaan publik sebagai pilar penting perpajakan.

Peta Permasalahan

Kasus HS ini awalnya ditanggapi dingin oleh publik, barangkali karena OTT sudah sedemikian biasa, apalagi KPK di tahun 2016 melakukan 17 kali OTT. Di Ditjen Pajak sendiri, selain HS tercatat beberapa pegawai pernah ditangkap tangan oleh KPK, seperti Tommy Hindratno dan Anggrah Suryo (2012),  Pargono Riyadi, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Eko Darmayanto (2013). Belakangan kasus ini menarik perhatian publik karena dalam dakwaan terhadap Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair (RRN), terdakwa pemberi suap ke HS, muncul nama Arif Budi Sulistyo (ABS), yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo. Terlepas dari peran adik ipar Presiden Jokowi yang masih harus didalami di persidangan, kasus ini sendiri menarik ditelisik lebih dalam karena beberapa hal berikut ini.

Pertama, hulu kasus ini terjadi di KPP PMA Enam, yang merupakan kantor pajak khusus untuk perusahaan asing. Selama ini dapat dikatakan kantor-kantor pajak di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah etalase Indonesia karena terdepan dalam pelayanan dan profesionalitas. Penempatan para pejabat di lingkungan Kanwil ini pun secara tradisional berpijak pada standar kompetensi tinggi. Laku lancung pencabutan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara masif dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dipaksakan tanpa dasar hukum yang jelas, berpotensi menggerus kepercayaan dan menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Kedua, berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh oknum pegawai pajak yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki, misalnya pemeriksaan atau penyidikan pajak, kasus ini terjadi di episentrum kekuasaan yaitu Kantor Pusat Ditjen Pajak dan melibatkan pejabat yang secara formal dan teknis-administratif tidak berada di dalam mata rantai kewenangan penyelesaian sengketa atau perkara.

Ketiga, keterlibatan pejabat yang berada di luar mata rantai kewenangan ini mengindikasikan pola baru, yaitu model jejaring pejabat atau orang-orang berpengaruh yang terlibat dalam penyelesaian suatu perkara. Setidaknya ini dapat dibaca dari nama-nama yang muncul dalam dakwaan RRN, termasuk mereka yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi. Keempat, kasus ini terjadi pada saat pelaksanaan program amnesti pajak. Bahkan patut diduga kasus ini pun berkaitan erat dengan amnesti pajak sebagaimana terungkap dalam dakwaan RRN. Potensi moral hazard ini sudah diingatkan sejak perumusan RUU Pengampunan Pajak, karena menyisakan ruang diskresi yang seketika dapat berubah menjadi ruang negosiasi. Ini dikarenakan bagi wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, syarat untuk dapat ikut amnesti pajak adalah melunasi pajak yang kurang dibayar berdasarkan perhitungan pemeriksa atau penyidik. Tanpa dispute settlement yang jelas, hal ini rawan disalahgunakan.

Trading in Influence?

Lantas apa peran dan sejauh mana dugaan keterlibatan Arif Budi Sulistyo dalam kasus ini? Sebelum menilik lebih lanjut, ada baiknya kita mengkonstruksi kasus ini. Sejauh didasarkan pada surat dakwaan terhadap RRN, kasus yang membelit PT EKP adalah permasalahan perpajakan berupa pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak (STP) PPN, penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper). Seluruh kasus ini berpangkal pada satu hal yakni amnesti pajak, karena wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak harus melunasi terlebih dahulu seluruh tunggakan pajak, termasuk membayar pajak yang kurang bayar apabila sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Wajib Pajak juga harus mencabut seluruh permohonan yang berkaitan dengan hak wajib pajak, termasuk keberatan atas surat ketetapan pajak dan permohonan restitusi.

Wajib pajak justru harus menghadapi banyak tekanan yang diciptakan untuk menghambat pemenuhan hak wajib pajak, dalam hal ini berpartisipasi di program amnesti pajak. Ketidakcakapan, dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan besarnya diskresi yang dimiliki tidak jarang menempatkan wajib pajak di jalan buntu dan harus bersiap menjadi mangsa para perantara. Posisi yang tidak setara dan relasi timpang membuka kesempatan masuknya pihak-pihak yang dapat memberi bantuan – baik dari internal maupun eksternal. Pertolongan pun tak harus dimaknai negatif, karena secara formal Ditjen Pajak pun menyediakan beberapa skema baku bagi wajib pajak untuk mencari keadilan.

Kasus PT EKP rawan menggelincirkan kita pada pemahaman yang keliru jika hanya dibaca bahwa pembatalan STP merupakan standpoint tunggal kasus ini. Sesuai ketentuan, STP yang keliru dapat dibatalkan dan ini hal yang lumrah. Maka cukup mengherankan kenapa pembatalan STP yang menurut ketentuan merupakan kewenangan Kanwil, dalam penyelesaiannya – termasuk pemberian uang – justru melibatkan pejabat yang berada di luar skema penyelesaian? Membaca konstruksi dakwaan RRN kita menjadi maklum, bahwa untuk mengembalikan kasus yang menimpa PT EKP ke posisi asali, dibutuhkan intervensi dan instruksi mereka yang memiliki jabatan dan pengaruh.

Sampai di sini, yang terbaca dalam dakwaan RRN, peran dirjen pajak adalah mendorong dan membuka kunci, sehingga kasus yang buntu ini memperoleh solusi. Dan peran ABS sejauh terungkap dalam dakwaan RRN hanya sebatas menghadap dirjen pajak untuk meminta bantuan dan menyerahkan dokumen-dokumen. Belum terungkap keduanya menerima imbalan karena memperdagangkan pengaruh (trading in infuence), apalagi adanya indikasi bahwa ABS memang seorang yang biasa memperantarai kasus-kasus perpajakan. Tentu saja kita percayakan kepada KPK dan proses persidangan yang akan membuka segala kemungkinan. Ketegasan Presiden Jokowi yang tidak akan melindungi siapapun, termasuk kerabatnya, layak diapresiasi dan menjadi sinyal positif bagi KPK untuk menuntaskan tanpa keraguan.

Memetik Pelajaran

Seraya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mempercayakan sepenuhnya penegakan hukum kepada KPK yang selama ini menunjukkan kredibilitas dan integritas yang tinggi, Pemerintah perlu belajar cepat dan mengambil langkah antisipatif demi terciptanya otoritas pemungut pajak yang kredibel. Beberapa langkah berikut dapat ditempuh. Pertama, mengambil garis batas yang tegas antara aspek materiil dan suap. Mengabulkan permohonan wajib pajak – termasuk pembatalan STP atau keberatan – bukanlah kesalahan sejauh sesuai Undang-undang. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap pegawai pajak karena mengabulkan permohonan wajib pajak. Hal yang justru akan menggerus kepercayaan diri pegawai dan merugikan wajib pajak. Kedua, menuntaskan ikhtiar reformasi perpajakan. Menteri Keuangan sudah membentuk Tim Reformasi Perpajakan lengkap dengan peta jalannya. Hal ini patut didukung semua pihak, termasuk DPR, agar agenda perubahan UU, reformasi kelembagaan, dan administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan kredibel segera terwujud. Ketiga, membangun sistem akuntabilitas yang lebih baik, antara lain menegakkan pelaksanaan kode etik yang dulu pernah diterapkan dengan ketat, menyusun skema reward and punishment yang lebih tegas dan keras, khususnya hukuman yang menjerakan bagi pegawai yang menyimpang.

Keempat, melakukan simplifikasi prosedur dan administrasi perpajakan, termasuk menyusun standard operating procedure (SOP) yang jelas dan transparan, agar setiap proses administrasi transparan dan dapat diawasi publik. Ini juga penting untuk memastikan tidak adanya intervensi dari pejabat yang tidak berwenang. Kelima, memperbaiki sistem mutasi dan promosi yang kurang transparan dan fair. Penempatan pejabat dan pegawai berdasarkan kompetensi, prestasi, rekam jejak, dan integritas mutlak dibutuhkan agar pola the right man on the right place terjamin. Termasuk pola dan standar rekrutmen dan pemberhentian pegawai. Keenam, rejuvenasi atau peremajaan kepemimpinan. Ditjen Pajak membutuhkan kepemimpinan baru yang lebih segar dan terputus dari bayang-bayang dan beban masa lalu, agar segera dapat fokus ke masa depan dengan kinerja yang baik.  

Langkah cepat dan tepat yang diambil akan membantu merebut kembali kepercayaan publik yang merupakan pilar penyangga sistem kepatuhan perpajakan. Di saat negara sedang berjibaku mencari sumber pembiayaan pembangunan, korupsi di sektor penerimaan negara adalah pengkhianatan yang tak berampun. Kita percaya sebagian besar pegawai pajak telah memegang teguh visi reformasi dan menjunjung tinggi integritas. Justru karena alasan inilah kita perlu menyelamatkan institusi perpajakan, yang menjadi nadi kehidupan bangsa. Mari menantikan kelanjutan drama ini dengan harap-harap cemas, jangan lupa kenakan sabuk pengaman Anda!

Yustinus Prastowo

Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis)

Terpopuler