Keterangan Pers terkait “Tax Ratio dan PTKP” 

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Keterangan Pers  tentang “Tax Ratio dan PTKP”

Kami mencermati dinamika wacana perpajakan akhir-akhir ini tentang rasio pajak dan PTKP. Setelah mencermati pokok permasalahan dan inti gagasan, kami berpendapat sebagai berikut.

1. Menteri Keuangan berpendapat bahwa PTKP Indonesia yang tinggi, bahkan melebihi negara ASEAN meskipun tingkat pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah, sebaiknya diperhitungkan sebagai komponen sewaktu membandingkan rasio pajak atau level penerimaan pajak kita. Pendapat ini dapat dimaklumi dan diterima secara rasional sebagai tantangan untuk membedah komponen rasio pajak agar lebih “apple to apple” dan fair ketika dibandingkan dengan negara lain. Secara umum, persentase insentif/fasilitas sebaiknya menjadi faktor yang diperhitungkan dalam perbandingan.

2. Kami sependapat bahwa rasio pajak lebih bersifat indikatif dan tidak dapat dijadikan ukuran perbandingan yang presisi mengingat variasi komponen jenis pajak/penerimaan yang berbeda-beda, termasuk jenis dan besaran insentif/fasilitas. Kami mendukung upaya melakukan penelitian dan penghitungan ulang agar terumuskan formulasi rasio pajak yang lebih representatif dan dapat dibandingkan – agar dapat digunakan sebagai ukuran kinerja yang objektif dan fair. Misalnya memasukkan ‘natural resources revenue’ (termasuk PNBP), iuran BPJS, Pajak dan Retribusi Daerah, dan menghitung besaran insentif/fasilitas berupa pengurangan (deduction), pengecualian (exemption/exception), tax holiday/tax allowance.

3. Ide Dirjen Pajak untuk mengubah batasan PTKP dari tunggal/nasional menjadi berbasis wilayah/zonasi patut diapresiasi sebagai kemajuan paradigmatik dalam upaya memahami dan menempatkan PTKP sebagai instrumen kebijakan fiskal yang lebih efektif. Namun demikian, paradigma yang tepat seyogianya tidak dengan meletakkan kebijakan PTKP untuk tujuan penggalian potensi atau menambah penerimaan negara (revenue-centered), melainkan secara komprehensif dan holistik dalam model dan skema insentif yang lebih tepat sasaran (policy-centered). Kebijakan ini pertama-tama bukan untuk mengejar penerimaan melainkan mendesain arsitektur insentif yang lebih adil dan terukur. Tambahan penerimaan, jika ada, adalah unintended consequence dari kebijakan.

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan sampai jumlah tertentu yang tidak dikenai pajak (non-taxable income)  karena digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang akan menjadi objek pajak (minimum standard of living/subsistence level allowances). PTKP menurut UU disesuaikan dengan memperhitungkan harga kebutuhan pokok, dapat disesuaikan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan DPR. Dengan kata lain, Upah Minumum Provinsi (UMP) dapat dijadikan salah satu rujukan dalam menyusun PTKP.

5. Selama ini PTKP diatur di Pasal 7 UU PPh dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan dan kondisi ekonomi. Kenaikan PTKP terakhir terjadi pada tahun 2016 menjadi Rp 4,5 juta/bulan dari Rp 3 juta/bulan. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli rumah tangga sehingga mendorong konsumsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan ini juga menggerus penerimaan negara sekitar Rp 18 trilyun dan tidak tepat sasaran karena kenaikan PTKP juga dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan menengah-atas. Perlu dilakukan evaluasi, apakah penerapan cash transfer yang lebih tepat sasaran dan terukur dapat menjadi pilihan yang lebih baik.

6. Dalam teori perpajakan dikenal beberapa model/skema PTKP, antara lain:
(i) Lumpsum atau initial exemption (berupa pengurangan dalam jumlah tetap, sama untuk semua Wajib Pajak tanpa memperhatikan perbedaan tanggungan keluarga);
(ii) Continuing exemption (berlaku untuk semua Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan keadaan keluarga, seperti yang berlaku di Indonesia);
(iii) The vanishing exemption (jumlah pengurangan yang semakin mengecil dengan semakin besarnya penghasilan Wajib Pajak berdasar teori management utility of income); dan
(iv) Penggantian pengurang personal dengan tax credit yang dapat direstitusi.
Dalam praktiknya terdapat beberapa variasi PTKP dengan menambahkan aspek  berdasarkan jender/perempuan bekerja dan single parent mendapat insentif besar (Singapore, India), pekerja usia non produktif (Argentina, Afsel, Maroko), kompensasi sosial (Ghana, Meksiko, Maroko, Uganda), tunjangan anak di keluarga berpenghasilan rendah (UK). Kanada memberlakukan PTKP dengan model zonasi berbasis provinsi.

7. Jika dibandingkan negara lain, formulasi PTKP Indonesia memang jauh tertinggal karena hanya memasukkan komponen biaya hidup minimum yang standar. Wacana merevisi PTKP adalah kesempatan memperbaiki skema dan model agar lebih adil. Model zonasi juga dimungkinkan mengingat gap penghasilan dan UMP antarwilayah yang  cukup lebar. Ini demi memastikan prinsip “ability to pay” dapat diimplementasikan dengan baik.

8. Hanya saja, kenaikan PTKP merupakan bagian paket kebijakan ekonomi Pemerintah dan telanjur dipersepsikan sebagai kebijakan sosial yang melindungi kelompok berpenghasilan rendah cukup sensitif jika diturunkan dalam waktu dekat, apalagi bila membuat kelompok berpenghasilan rendah harus dikenai pajak. Untuk itu formulasi dan simulasi yang matang, sosialisasi yang jelas, timing yang tepat, dan administrasi yang baik mutlak dibutuhkan. Pemerintah tidak perlu terburu-buru demi memastikan kebijakan ini tepat sasaran, tepat guna, dan tepat hasil.

9. Wacana ini hanya penampakan dari kebutuhan melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia, yang tidak sekadar menempatkan pajak sebagai pundi-pundi pengisi kas negara, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif bagi publik. Karenanya, ukuran kinerja perpajakan tidak tepat jika hanya diukur dari capaian rasio pajak dan pencapaian target APBN, tanpa memperhatikan formulasi dan implementasi insentif/fasilitas perpajakan dan efek ganda yang diciptakan.

Demikian disampaikan untuk dapat disebarluaskan sebagai bahan diskursus publik. Semoga perbaikan-perbaikan di sektor perpajakan terus memperhatikan aspek kebenderangan (clarity), kepastian (certainty), dan keajekan (consistency).

 

Jakarta, 20 Juli 2017

Terima kasih dan salam hangat

 

Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif

Artikel Terkait

Terpopuler