Mengurai Sengkarut Kasus Pajak PT EKP Tentang Penerbitan dan Penghapusan STP

FacebookTwitterWhatsAppLineGoogle+

Mengurai Sengkarut Kasus Pajak PT EKP

Tentang Penerbitan dan Penghapusan STP

1. Salah satu kasus yang dialami PT EKP (dengan terdakwa R. Rajamohanan Nair dan tersangka HS) adalah penerbitan STP dan pembatalannya. Dalam hal ini PT EKP adalah pembeli kacang mete yang dikenai STP atas pembeliannya.

2. Sesuai Pasal 14 UU KUP, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila terdapat Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membuat faktur pajak (FP) atau membuat FP tidak tepat waktu, PKP tidak mengisi FP secara lengkap, PKP melaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur.

3. Dapat disimpulkan, STP pada dasarnya sarana untuk menagih selain pokok pajak (sanksi denda/bunga), kecuali terhadap PPh tahun berjalan (PPh Pasal 25) dan PKP yang melakukan penyerahan/penjualan tapi tidak /terlambat/keliru menerbitkan FP.

4. Dalam hal STP diterbitkan karena salah tulis dan/atau salah hitung, acuannya adalah Pasal 16 UU KUP, yaitu kesalahan tulis adalah kesalahan redaksional penulisan, dan kesalahan hitung adalah kesalahan yang berasal dari penjumlahan/pengurangan/perkalian/pembagian ( arithmetical faults ).

5. STP diterbitkan berdasarkan hasil penelitian atas data yang diterima KPP. Sesuai SE-39/PJ/2015 harus dilakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak (WP) dan kepada WP diberikan hak untuk menanggapi. WP juga diberi kesempatan untuk menyampaikan atau membetulkan SPT. Jika WP tidak memenuhi hal tersebut dilakukan dapat diterbitkan teguran, dan selanjutnya berdasarkan SE-06/PJ/2016 dilakukan analisis risiko terhadap data tersebut untuk selanjutnya diusulkan pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan

6. Berdasarkan ketentuan jika DJP memiliki data yg menyatakan SPT tidak benar (tidak disampaikan) maka DJP menetapkan pajak terutang (Pasal 13 ayat 3 KUP). Penetapan pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan (Pasal 13 ayat 1 KUP, PMK-183/2015) bukan berdasarkan penelitian .

7. Berdasarkan SE-39/PJ/2015, kewenangan Kepala KPP terkait dengan data terbatas pada:
a) Melakukan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
b) Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
c) Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
d) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

8. Dengan demikian penerbitan STP yang menagih pokok terhadap pembeli dan didasarkan pada adanya kesalahan tulis/kesalahan hitung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku , sehingga STP ini harus dibatalkan sesuai Pasal 36 UU KUP.

9. Terhadap hal ini, penetapan tetap dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pajak dan WP berhak mengajukan keberatan dan banding apabila penetapan tidak sesuai dengan perhitungan WP.

10. Semoga hal ini dapat menjelaskan kronologi dan substansi perkara, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Hal lain yang menjadi kasus dalam perkara ini adalah pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan secara jabatan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka pencabutan tersebut (Pasal 29 ayat 1 UU KUP, PMK-17/2013, PER-20/2013).

Tata cara pemeriksaan tujuan lain tunduk pada ketentuan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dlm PMK-17/2013 dan perubahannya.

Dengan demikian pencabutan pengukuhan PKP yang dilakukan tanpa melalui pemeriksaan tidak sesuai dengan Undang-undang , sehingga pencabutan harus dibatalkan

Selanjutnya, KPP dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan disebarluaskan demi literasi publik.

Terpopuler