Press Release CITA “Dampak Regulasi Pajak Daerah dan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Stabilitas Bisnis dan Investasi di Sektor Pertambangan”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Press Release
Diskusi Publik “Dampak Regulasi Pajak Daerah dan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Stabilitas Bisnis dan Investasi di Sektor Pertambangan”

Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 diberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengurangi kesenjangan antara Pusat dan Daerah, termasuk soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam perjalanannya, capaian PAD masih rendah, padahal basis pajak daerah masih sangat terbatas.

Hal ini berimplikasi pada berlomba-lombanya daerah untuk menambah jenis pungutan atau meningkatkan tarif pungutan untuk meningkatkan PAD, yang dapat berujung pada pungutan daerah yang bermasalah. Sebagai dampaknya, otonomi daerah justru berdampak negatif bagi daerah itu sendiri dengan berkurangnya kepastian hukum, peningkatan beban pada masyarakat, serta terhambatnya investasi di daerah.

Dari perspektif legal, ketidakpahaman pejabat daerah dan petugas pajak daerah terhadap konsep pemungutan pajak daerah dan minimnya pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak seharusnya diterbitkan. Hal ini diperparah dengan peran Pengadilan Pajak sebagai muara para pencarian keadilan. Pengadilan Pajak sebagai tempat para wajib pajak mengharapkan putusan yang adil, objektif, profesional, dan menjadi sarana korektif terhadap praktik pemungutan pajak yang menyimpang – belum dapat sepenuhnya diharapkan.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami berpendapat sebagai berikut:
1. Perekonomian Indonesia selama ini masih didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga (RT). Sebesar 55% dari PDB Indonesia adalah kontribusi Rumah Tangga (RT), disusul oleh Investasi sebesar 32%. Di saat terjadi pelemahan konsumsi RT (Rumah Tangga), upaya mendorong petumbuhan ekonomi akan bertumpu pada investasi. Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong investasi, antara lain kepastian hukum, stabilitas politik, debirokratisasi, dan kepastian dan kesinambungan kebijakan fiskal.

2. Di saat yang sama, kondisi perekonomian yang masih dalam fase pemulihan yang berdampak pada penerimaan pajak, pusat maupun daerah. Dalam APBD 2017, kontribusi Dana Perimbangan masih sangat mendominasi Pendapatan Daerah yaitu sebesar 66,1%. Artinya, Pendapatan Daerah sangat bergantung terhadap kinerja penerimaan di Pusat. Per-September 2017, realisasi penerimaan pajak masih kisaran Rp770 triliun atau sekitar 60% dari target pemerintah. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 24,2% terhadap Pendapatan Daerah. Dengan kondisi demikian, sangat rasional jika Pemerintah Daerah (PEMDA) menggenjot penerimaan melalui PAD. Namun, upaya ini harus dilakukan secara hati-hati terutama dampaknya terhadap tax certainty dan tidak menyimpang dari asas dan praktik pemungutan pajak yang baik.

3. Secara historis, upaya PEMDA dalam meningkatkan PAD berdampak pada tax certaity. Salah satu sumber dari ketidakpastian ini adalah terbitnya banyak perda yang bertentangan dengan peraturan per-UU-an maupun tanpa dasar hukum. Sebagai dampaknya, beban pajak baru ini akan memukul dunia usaha karena tidak masuk perhitungan awal dalam keputusan investasi. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah sektor pertambangan yang bersifat padat modal dan jangka panjang. Hal inilah yang menjadi latar belakang Pemerintah bersama DPR merevisi UU PDRD di tahun 2009. Salah satu jenis pajak yang kerap menjadi pokok sengketa sekaligus menciptakan momok bagi para pelaku usaha adalah Pajak Air Permukaan (PAP) yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d UU PDRD Tahun 2009. PAP merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Beberapa kasus antara lain dugaan fraud dalam menetapkan PAP di Sumatera Utara serta kerancuan pengenaan PAP dengan pembayaran konsesi kepada BP Batam yang di dalamnya memuat porsi pembayaran yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kerancuan dan praktik double charging atas objek pajak yang sama membuat aturan pajak yang tidak selaras dengan paket regulasi setempat yang telah ada (existing)

4. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tax certainty adalah inkonsistensi perlakuan otoritas terhadap ketentuan nailed-down dan prevailing yang berlaku bagi suatu perusahaan. Nailed-down adalah sistem pemungutan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak atau saat perizinan diberikan (statis, misalnya berlaku di Kontrak Karya dan PKP2B Generasi I dan II). Tarif PPh Badan yang berlaku adalah statis sebesar 35%. Sedangkan prevailing adalah pemungutan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu (dinamis, misalnya berlaku sesuai UU No. 4/2009). Saat ini, tarif PPh Badan yang berlaku adalah 25%, bahkan Pemerintah memiliki rencana untuk menurunkan tarif PPh Badan menjadi 18%. Perdebatan nailed down vs prevailing sudah saatnya tidak dimaknai sempit sekadar besaran pendapatan negara, melainkan pertimbangan kepastian hukum dan investasi di jangka panjang.

5. Tax certainty sendiri merupakan faktor yang sangat penting bagi investor dalam menentukan keputusan lokasi berbisnis dan berinvestasi. Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh OECD-IMF, ditunjukkann bahwa pajak merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi berbisnis dan berinvestasi. Sedangkan faktor dari pajak yang paling menentukan adalah “tax certainty”. Dalam beberapa kasus, misalnya kasus PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), Pemerintah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (SKPD PKB) berdasarkan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 (prevailing). Padahal berdasarkan Kontrak Karya, PT NNT seharusnya tidak wajib membayar pajak daerah. Kasus lain juga dialami PT Freeport Indonesia (PT FI), yaitu diterbitkannya SKPD PAP berdasarkan UU PDRD No. 28 tahun 2009 (prevailing).

6. Sehubungan dengan banding atas beberapa masa pajak SKPD PKB PT NNT, Putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim berbeda satu sama lain. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa SKPD PKB A menyatakan menerima banding PT NNT, sedangkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa SKPD PKB B menolak. Padahal sengketa-sengketa tersebut serupa. Terlepas dari independensi Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara, putusan yang berbeda atas beberapa kasus yang serupa tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

7. Sengketa lainnya, yaitu penerbitan SKPD PAP atas pemanfaatan air permukaan oleh PT FI juga mendapatkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Beberapa hal tidak dipertimbangkan dengan matang oleh Majelis Hakim, antara lain: 1) PT FI dinilai tidak menyerahkan surat rekomendasi, sehingga Kontrak Karya dinilai tidak sah secara hukum. Padahal surat rekomendasi asli seharusnya disediakan oleh Pemerintah; 2) Kontrak Karya tidak termasuk dalam hierarki dalam UU No. 12 Tahun 2011, sehingga lex specialis tidak berlaku. Padahal Pasal 1338 KUHPer menyebutkan perjanjian adalah perikatan yang sah dan berlaku selayaknya UU bagi para pihak (pacta sunt servanda); 3) Menurut penafsiran majelis, Pasal 18 (2) ii Kontrak Karya mengatur tentang “air permukaan untuk mengalirkan tailing dikenakan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu”. Padahal pasal tersebut hanya mengatur “pemberian hak untuk membangun fasilitas; 4) Menurut majelis, proses pengaliran tailing menyebabkan terganggunya ekosistem sungai, sedangkan Pasal 13 Kontrak Karya jo. Perda No. 5 Tahun 1990 menyebutkan pengenaan pajak hanya didasarkan pada jumlah air yang dimanfaatkan, bukan efek samping pemanfaatan air terhadap ekosistem.

8. Terhadap putusan yang isinya berbeda, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung telah satu suara dalam putusan-putusannya, yaitu mengakui Kontrak Karya dan PKP2B sebagai perjanjian yang bersifat khusus (lex specialis) dan mengikat masing-masing pihak selayaknya undang-undang (pacta sunt servanda). Hal ini diharapkan dapat mengurangi salah tafsir majelis hakim dalam memutus perkara terkait dengan Kontrak Karya dan PKP2B. Berulangnya putusan yang berbeda-beda akan menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk iklim investasi di Indonesia.

9. Sebagai badan peradilan yang independen, Pengadilan Pajak seharusnya menjadi muara bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi di badan peradilan pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, Pengadilan Pajak berperan sebagai agent of change karena telah menciptakan kepastian hukum dan menjadi tempat untuk mencari keadilan yang hakiki. Reformasi dapat mencakup peningkatan standar rekrutmen hakim pajak, peningkatan kompetensi dan integritas hakim, tata cara peradilan yang mudah, mudah, efektif, dan transparan, serta supervisi atau pengawasan yang lebih baik. Maka kami meminta Mahkamah Agung menaruh perhatian lebih besar bagi reformasi Pengadilan Pajak, dan mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan supervisi terhadap Pengadilan Pajak.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,
Yustinus Prastowo
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Terpopuler