Press Release “Penindakan Importir Tidak Patuh Pajak Patut Diapresiasi”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Press Release

“Penindakan Importir Tidak Patuh Pajak Patut Diapresiasi”

Kementerian Keuangan melalui jajaran Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali melakukan tindakan pemblokiran terhadap 65 importir yang terindikasi tidak patuh pajak, antara lain tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Terhadap upaya ini, kami menyampaikan hal-hal berikut.

1. Menyampaikan apresiasi kepada jajaran DJBC Kemenkeu yang sangat gigih dan konsisten dalam melakukan penegakan hukum, terutama terhadap para importir nakal dan tidak patuh yang merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional. Praktik ini sudah berlangsung lama dan selama ini untouchable . Strategi “hukum yang tidak patuh, layani yang patuh” sangat tepat diterapkan agar terbangun budaya patuh pajak.

2. Mendorong seluruh pemangku kepentingan, terutama institusi penegak hukum dan keamanan mendukung langkah DJBC secara konkret agar tindakan pencegahan dan penegakan hukum semakin efektif dan berdampak positif bagi perekonomian, khususnya mendukung upaya memberantas praktik beking yang merugikan.

3. Program lain yang patut diapresiasi sebagai langkah maju adalah integrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai komitmen reformasi pelayanan dan administrasi yang memberikan kemudahan, di samping meningkatkan efektivitas pengawasan.

4. Mendorong DPR untuk mempercepat revisi UU Perpajakan, UU Cukai dan infrastruktur pendukung lainnya agar reformasi pajak dan reformasi kepabeanan dan cukai berjalan lancar, tepat waktu, sesuai sasaran dan target, sehingga berdampak signifikan pada peningkatan kepatuhan perpajakan dan penerimaan negara.

5. DJBC terus memegang teguh komitmen reformasi melalui peningkatan integritas, profesionalitas dan kompetensi, sebagai langkah antisipasi kemungkinan serangan balik dan berbagai tekanan untuk melemahkan institusi. Kami mengajak elemen masyarakat sipil untuk terlibat aktif mengawal reformasi DJBC dan membantu menghadapi gangguan dan hambatan, terutama melalui strategi naming and shaming (tunjuk hidung dan permalukan), agar menimbulkan efek jera.

6. Langkah-langkah integrasi dan koordinasi kelembagaan antara Ditjen Pajak dan DJBC sangat strategis dan penting untuk dilanjutkan, terutama sebagai bagian persiapan pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan yang diharapkan menjadi solusi agar sistem perpajakan lebih kredibel dan akuntabel dan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Demikian disampaikan untuk dapat dibantu disebarluaskan kepada publik. Atas dukungan dan kerjasama yang baik, dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 29 Mei 2017
salam hormat

Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif

Terpopuler