Siaran Pers “Perpajakan 2017: Menjaga Momentum, Mencari Peluang”

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

SIARAN PERS

Perpajakan 2017: Menjaga Momentum, Mencari Peluang
  1. Sejak 2016, kondisi perekonomian Indonesia membaik dan diprediksi meningkat di 2017, namun masih relatif slow anduncertain. Ekonomi global belum menunjukkan sinyal penguatan yang solid. Dinamika politik AS dan kemungkinan rembesannya berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional. Pemerintah berusaha mendorong perekonomian dengan peningkatan belanja sektor produktif yang signifikan sejak 2015.Di sisi lain, pemulihan ekonomibelum kondusif untuk melakukan pemungutan pajak secara agresif, bahkan target dan kebijakan pemungutan yang agresif  sebagaimana tercermin di 2015 dan 2016 cenderung kontraproduktif dan menghambat upaya pemulihan.
  2. Sejauh ini, kinerja penerimaan pajak belum memuaskan. Tax buoyancy yang menggambarkan kemampuan otoritas pajak Indonesia dalam mengikuti laju pertumbuhan ekonomi terus menurun, yaitu 2012 (2,1%), 2013 (1,9%), 2014 (1,4%), 2015 (1,5%), dan 2016 (1,4%). Di tahun 2014,Tax ratioIndonesia (12,2%)juga masih tertinggaldibanding negara lain, Filipina (16,7%), Malaysia (15,9%), dan jauh tertinggal dari rata-rata negara OECD (34,2%). Angka kepatuhan pajak pun masih rendah (58%, 2015) dengan Wajib Pajakyang masih didominasi Wajib Pajak Orang PribadiKaryawan. Dalam sepuluh tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak tercapai, bahkan presentase realisasi 2015 (81,5%) dan 2016 (83%) merupakan yang terburuk.Pemerintah telah menetapkan target pajak tahun 2017 lebih realistis namun pemerintah tetap harus bekerja keras untuk mencapainya, mengingat pencapaian 2016.
  3. Amnesti pajak diharapkanmenjadi solusi jangka pendek (meraup penerimaan pajak dan likuiditas melalui repatriasi) dan jangka panjang (memperluas basis pajak dan mendorong kepatuhan pajak).Dari sisi penerimaan, amnesti pajak sukses menghasilkan penerimaan sebesar Rp109,5 triliun dan deklarasi harta di atas Rp 4.300 triliun, tertinggi di dunia.Meski demikian,capaian tersebut tidak mampu mendorong penerimaan pajak 2016  mencapai targetnya. Di sisi lain, dana repatriasi masih rendah, sehingga belum signifikan pengaruhnya pada perekonomian nasional.Penambahan Wajib Pajak jugatidak signifikan sehingga tambahan basis pajak cukup minim. Jika 2016 amnesti pajak menjadi penentu pencapaian target pajak, maka 2017 harta hasil deklarasi amnesti pajak menjadi determinan bagi tambahan penerimaan pajak. Pertanyaan mendasar, apakah Ditjen Pajak Kemenkeu sanggup mengeksekusi itu dalam jangka pendek? Jika tidak, lalu apa jawaban atas pertaruhan besar ini?
  4. Mencermati situasi dan kondisi 2017 yang krusial, selain tindak lanjut data amnesti pajak Pemerintah perlu mencari alternatif sumber penerimaan agar APBN sustain. Jelas bahwa penerimaan Kepabeanan dan PNBP tidak dapat diandalkan saat ini, terlebih bergantung pada utang luar negeri. Di sisi lain, cukai dapat menjadi pilihanjitu sebagai penerimaan. Selamakurun 2007-2014, realisasi penerimaan cukai cukup kinclong, selalu diatas target, namunrasio penerimaan cukai terhadap PDB Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain.Salah satu penyebab rendahnya penerimaan cukai di Indonesia adalah masih terbatasnya objek cukai. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Selain menambah pundi-pundi negara, pemungutan cukai berdampak baik bagi kesehatan maupun lingkungan dengan berkurangnya eksternalitas negatif seperti polusi udara, penyakit obesitas, dll.
  5. Dengan pertimbangan eksternalitas dan best practice di Negara lain, penambahan objek cukai baru yang dapat dipertimbangkan adalah minuman ringan berpemanis, kendaraan bermotor, dan bahan bakar minyak. Dengan skema tarif terendah dan tertinggi,pengenaan objek cukai baru ini mampu menghasilkan tambahan penerimaan Rp 28,52 triliun – Rp103,26 triliun atau 18,11%-65,69% dari target cukai dalam APBN 2017. Dengan demikian, tujuan cukai sebagai pengendalian konsumsi terpenuhi, namun perannya sebagai instrumen penerimaan negara optimal. Selain itu, keberanian Pemerintah menambah objek cukai juga menjadi batu uji dan menunjukkan komitmen pada konsolidasi fiskal yang sehat dan bukti bahwa kebijakan yang responsif dan terukur, selain menguntungkan rakyat juga menjaga kesinambungan fiskal.
  6. Komitmen Pemerintah khususnya Presiden dan Menteri Keuangan untuk menuntaskan Reformasi Perpajakan layak didukung dan terus-menerus dikawal agar tidak melenceng dari visi membangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Inisiatif ini justru semakin menegaskan pentingnya integrasi kebijakan perpajakan (pajak dan cukai) dalam satu tarikan nafas. Amnesti Pajak sudah menjadi pintu pembuka bergulirnya Reformasi Perpajakan. Kini, Pemerintah diuji komitmen dan konsistensinya untuk segera membuat peta jalan reformasi yang menjamin keadilan, kesetaraan, perlindungan hak wajib pajak, kemudahan administrasi, dan pembentukan Otoritas Penerimaan Negara yang kredibel, kompeten, dan akuntabel. Pemerintah dan DPR perlu mengemas sekaligus agenda (i) revisi UU Perpajakan dan UU Perbankan yang bersendikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, (ii) perluasan akses fiskus kepada data keuangan dan perbankan, (iii) implementasi SIN (Single Identity Number),(iv) koordinasi antarpenegak hukum, (v) perbaikan IT-based Tax Administration yang menyeluruh, dan (vi) transformasi kelembagaan, yaitu mendesain ulang dan menyediakan prasyarat-prasyarat bagi sistem perpajakan baru yang kredibel, kompeten, dan akuntabel.

Jakarta, 7 Februari 2017

Yustinus Prastowo

Direktur Eksekutif

 

Artikel Terkait

Terpopuler

More in H2, Siaran Pers
CITA Media Briefing 07 Februari 2017
Pemerintah Siapkan 3 Opsi Pungutan Pajak Tanah Menganggur
Inilah pajak penakluk tuan tanah
Close