Ini Amnestia, Bukan Amnesia!

FacebookTwitterWhatsAppLineGoogle+

CITA | 01 Mei 2016 

Ini Amnestia, Bukan Amnesia!   

>> download pdf

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sedang membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini direncanakan dapat disahkan dan diimplementasikan segera. Pemerintah menyebut tujuan pengampunan adalah meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, memperluas basis pajak, dan repatriasi dana dari luar negeri. Tidak dimungkiri, Program ini dapat menjadi jalan keluar bagi stagnasi yang kita alami. Namun tanpa visi yang jelas dan persiapan yang matang, Program ini berpotensi tidak efektif.

Mencermati diskusi dan perkembangan pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

  1. Kami mengapresiasi Pemerintah yang telah merevisi draft RUU Pengampunan Pajak sehingga hanya terbatas pada pengampunan pajak dan memasukkan skema repatriasi. Kami juga mengapresiasi DPR yang telah dan sedang berupaya keras menyerap seluas mungkin aspirasi publik dan mempertimbangkannya dengan saksama.
  2. Program Pengampunan Pajak berpotensi menambah penerimaan negara dalam jangka pendek, memperluas basis pajak, dan merepatriasi dana yang selama ini berada di luar negeri. Ketiga hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi perekonomian nasional.
  3. Namun Program Pengampunan Pajak yang tidak dirancang dengan baik dan disiapkan sebagai instrumen menuju reformasi perpajakan menyeluruh berpotensi hanya menjadi tujuan pada dirinya sendiri. IMF sendiri pernah mengingatkan di 2008 “Pengampunan Pajak yang berhasil lebih sebagai anomali ketimbang norma”. Maka Indonesia perlu cermat dan berhati-hati dalam melakukan persiapan, termasuk belajar dari kegagalan negara-negara yang pernah memberlakukan pengampunan pajak, dan keberhasilan beberapa negara lainnya.
  4. Program Pengampunan Pajak harus diletakkan dan dikunci dalam kerangka reformasi perpajakan menyeluruh yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk melaksanakan revisi UU Perpajakan dan UU Perbankan, implementasi SIN (Single Identification Number), akses Fiskus ke data perpajakan, transformasi kelembagaan dengan membentuk Badan Penerimaan Perpajakan, dan koordinasi kelembagaan antar lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan. Tanpa komitmen di atas, Pengampunan Pajak dapat dimaknai sebagai pelucutan kewenangan melalui pelemahan dan pemandegan proyek reformasi perpajakan.
  5. Program Pengampunan Pajak yang efektif diukur, salah satunya dengan menjamin manajemen data yang baik pasca-pengampunan. Otoritas Pajak harus dipastikan mampu melakukan profiling, mapping, tindak lanjut, dan pengawasan yang efektif, sehingga potensi pajak di masa mendatang dapat dijamin menjadi tambahan penerimaan pajak yang berdaya lanjut, partisipasi meluas, dan kepatuhan meningkat. Pasca-pengampunan juga harus dipastikan adanya sistem penegakan hukum yang efektif, antara lain melalui audit pajak sebagai efek penjera, termasuk implementasi pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) di 2018.
  6. Untuk menjamin rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik, Pemerintah dan DPR didorong untuk memberikan imbalan (reward) kepada wajib pajak tersebut, misalnya moratorium pemeriksaan pajak. Demikian pula dapat diberikan insentif bagi wajib pajak skala menengah-kecil agar menikmati tarif yang lebih rendah, sebagai bentuk keberpihakan kepada sektor UMKM.
  7. Tarif tebusan dalam RUU Pengampunan Pajak masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan tarif normal yang selama ini berlaku. Demi lebih diuntungkannya Pemerintah dan publik, diusulkan tarif tebusan menjadi sekurang-kurangnya 5% (repatriasi) dan 10% (non-repatriasi), dan 2% (skala UMKM). Rendahnya tarif tebusan dapat dipandang sebagai kekalahan Pemerintah yang merupakan representasi kedaulatan rakyat dari kekuatan modal yang patut diduga mendapatkan keuntungan paling banyak dari Program Pengampunan Pajak ini.
  8. Untuk meningkatkan posisi tawar dan mengukur efektivitas pemungutan pajak, Pemerintah didesak untuk terlebih dahulu melakukan tindak lanjut terhadap data Panama Papers, Swissleaks, Offshore leaks, dan data akurat lainnya yang diklaim telah dimiliki Pemerintah. Penegakan hukum ini penting untuk menjaga kredibilitas Pemerintah dan memenuhi rasa keadilan publik. Pelaksanaan Pengampunan Pajak yang terburu-buru tanpa perhatian dan tindak lanjut yang memadai dapat menimbulkan kesan bahwa Pemerintah lemah, tidak beritikad baik, dan menjadi sarang impunitas.
  9. Di tengah optimisme terjadinya repatriasi dana dan partisipasi yang luas, Pemerintah bersama Otoritas Moneter, pelaku perbankan, pasar modal, dan pasar keuangan harus segera menciptakan instrumen investasi turunan yang mampu menampung dan menyerap dana repatriasi sehingga efektif dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Momen ini harus dimanfaatkan bagi kebangkitan  perekonomian nasional.
  10. Selain itu Pemerintah harus terus melanjutkan komitmen melakukan reformasi tata kelola agar Indonesia lebih kompetitif dalam persaingan global sebagai tempat tujuan investasi yang membawa maslahat bagi rakyat banyak. Pemerintah dan DPR harus berkomitmen menciptakan iklim investasi dan cuaca politik yang baik, antara lain kepastian hukum, praktik demokrasi yang sehat, debirokratisasi, kemudahan perijinan, efisiensi biaya logistik, dan sistem perpajakan yang adil.

Demikian himbauan dan harapan ini disampaikan kepada Pemerintah dan DPR, agar dapat membahas RUU Pengampunan Pajak dalam suasana hening, hati yang bening, dan didasari motif bagi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat Indonesia. Ini amnestia (pengampunan), dan bukan amnesia (pelupaan)! Karenanya, kita harus terus mengingat dan mewujudkan reformasi perpajakan yang kita cita-citakan, demi terwujudnya masyarakat adil makmur sejahtera.

Terima kasih dihaturkan kepada rekan jurnalis dan media massa yang berkenan membantu menyebarluaskan ke publik.

Jakarta, 1 Mei 2016

Salam hormat,

Yustinus Prastowo

Direktur Eksekutif

Artikel Terkait

Terpopuler

More in Siaran Pers
Di Balik Fakta Tiga Aparat Pajak Ditangkap KPK
Merapatkan Barisan, Menyambut Tantangan
Mensyukuri Capaian, Melanjutkan Pengabdian
Close