Tambang Hutan dan Kebun

Cover-blogInformasi buku:

Tjokorda Nirarta Samadhi dan Sonny Mumbunan (Editor).
Tambang, Hutan dan Kebun – Tata Kelola Perizinan dan Penerimaan Negara di Sektor Berbasis Lahan.
Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB) Press.
ISBN 978-979-493-867-6.
Oktober 2015.

Daftar isi:

  • Pengantar | Tjokorda Nirarta Samadhi dan Sonny Mumbunan
  • Satu Informasi Perizinan (SIP): Gagasan, Desain dan Pengembangan | Tjokorda Nirarta Samadhi, Mas Achmad Santosa, Raditya Kosasih, Josi Khatarina, Dewi Tresya dan Ping Yowargana
  • Menautkan Dua Mata Rantai: Perizinan dan Penerimaan Negara di Sektor Berbasis Lahan di Indonesia | Sonny Mumbunan
  • Aliran penerimaan: PNBP Kehutanan dan Pertambangan | Riko Wahyudi
  • Aliran informasi penerimaan: PNBP Kehutanan dan Pertambangan | Riko Wahyudi
  • Prakarsa-prakarsa Transparansi Rantai Perizinan dan Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Berbasis Lahan serta Keterlibatan Masyarakat Sipil | Kanti dan Chitra Retna Septyandrica
  • Tinjauan Regulasi Terkait Perizinan dan Penerimaan Negara di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan | Feby Ivalerina Kartikasari
  • Selisih Antara Potensi dan Realisasi Penerimaan: Ilustrasi dari Sektor Kehutanan dan Pertambangan di Kabupaten Tebo dan Merangin, Jambi | Riko Wahyudi dan Sonny Mumbunan
  • Manajemen Penerimaan Sektor Perkebunan dan Bea Keluar Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunan | Justinus Prastowo
  • Penerimaan Negara, Perizinan dan Informasi Geospasial | Sonny Mumbunan
  • Pandangan Para Pihak di Tingkat Daerah tentang Satu Informasi Perizinan | Fahnia Chairawaty
  • Kelembagaan Satu Informasi Perizinan | Riko Wahyudi

“Buku ini ditulis oleh mereka yang berkecimpung dalam persoalan tata kelola perizinan dan penerimaan negara di bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Buku ini memeriksa peluang sekaligus keterbatasan penautan antara perizinan dan penerimaan negara dari berbagai sudut pandang, seperti keuangan publik, regulasi, kelembagaan, informasi geospasial, partisipasi publik dan transparansi. Ini buku pertama yang melakukan itu dengan dingin dan sistematis.”KUNTORO MANGKUSUBROTO. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, 2009-2014. Menteri Pertambangan dan Energi, 1998-1999.

“Buku Tambang, Hutan dan Kebun membahas hubungan antara perizinan dengan penerimaan negara di sektor berbasis lahan. Rekomendasi yang komprehensif menjadikan buku ini layak dibaca oleh pengambil kebijakan, akademisi dan mereka yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam yang bersih, adil dan berkelanjutan.”

SATYAWAN PUDYATMOKO. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

“Buku ini merupakan satu dari sedikit buku yg secara kritis menyoroti pentingnya transparansi sebuah kebijakan publik untuk suatu pencapaian penerimaan negara yang juga transparan. Ditulis secara cermat, teliti, dan dengan hati, buku ini pantas menjadi rujukan dalam bertindak bagi pembuat dan pelaksana kebijakan publik di sektor berbasis lahan yang merupakan sektor yang sensitif demi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.”

BRIGITTA ISWORO LAKSMI. Wartawan Senior Penulis Bidang Lingkungan, Harian Kompas.

“Inilah buku yang menggambarkan tautan antara perijinan dan penerimaan negara dengan runut dan mengalir. Paparan yang kritis menjadikan buku ini bacaan wajib bagi NGO, pemerhati dan pembuat kebijakan yang ingin memperbaiki tata kelola sistem perijinan dan penerimaan negara di sektor sumber daya alam menjadi lebih transparan, adil dan lestari.”

MARYATI ABDULLAH. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia; Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) Internasional, 2013-2014.

“Efektifitas sistem perizinan pemanfaatan sumber daya alam dan sistem PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak) serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penentu keberhasilan penerimaan dan penggunaan PNBP. Khusus bagi pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, efektifitas dan efisiensi tersebut harus dapat mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Buku Tambang, Hutan dan Kebun memberi pencerahan bagi kita, sejauh mana kualitas sistem perizinan dan PNBP ditetapkan dan diterapkan. Buku penting bagi para pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan pengelolaan PNBP sektor berbasis lahan ke depan.”

NANA SUPARNA. Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri, Asosiasi pengusaha Hutan Indonesia (APHI), 2011-2016.

Sumber : http://sonnymumbunan.org/tambang-hutan-dan-kebun/

Artikel Terkait

Terpopuler

More in Buku
Ekonomi Insani: Kritik Karl Polanyi terhadap Sistem Pasar Bebas
Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek
Pintar Menghitung Pajak: Profesi, Badan Usaha, & Peristiwa Khusus (Edisi Revisi)
Close